Hidayat Nur Wahid Ingatkan KPK Harus Punya Bukti Kuat sebelum Umumkan Status Gus Yaqut

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai KPK seharusnya tidak buru-buru menetapkan status hukum Yaqut bila alat bukti belum kuat. Ia mencontohkan penggeledahan rumah Gus Yaqut oleh penyidik KPK pada Jumat, 15 Agustus lalu. Menurutnya, langkah itu baru bisa ditindaklanjuti apabila ditemukan bukti konkret.

“Kalau sudah menggeledah, ternyata buktinya belum didapat, itu tidak bisa diumumkan. Terlalu tergesa-gesa. Sementara buktinya belum cukup juga tidak bagus,” kata anggota Komisi VIII DPR itu.

Hidayat menekankan, kehati-hatian KPK penting agar proses hukum tidak menimbulkan fitnah maupun polemik di masyarakat.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Yaqut di Jakarta Timur dan kediaman seorang aparatur sipil negara Kementerian Agama di Depok, Jawa Barat. Dari dua lokasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga satu unit mobil.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pengusutan kasus ini krusial karena berkaitan langsung dengan antrean panjang calon jemaah haji. “KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang terus mendukung penanganan perkara ini,” kata Budi.

KPK mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025, dua hari setelah memeriksa Yaqut sebagai saksi. Lembaga antirasuah itu juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus lalu, KPK mengumumkan estimasi awal kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pada hari yang sama, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.