Dukungan Meluas, Santri hingga Aktivis Pemuda Gelar Dzikir dan Doa Bersama untuk Gus Yaqut

Potongan video kegiatan doa bersama tersebut dibagikan melalui akun Facebook sahabat Gus Yaqut, Jonathan Latumahina, seperti dilihat pada Selasa (19/8/2025). 

Dalam unggahannya, Jonathan menuliskan, “Memanjatkan doa untuk Gus Yaqut dalam rangkaian doa dan mujahadah untuk negeri di Panti Asuhan Bawah Waru Rembang dan Salamiyah Parappe Luwu Sulawesi Selatan.”

Unggahan itu juga disertai video doa bersama yang diikuti para santri. Sebelumnya, Jonathan mengunggah kegiatan serupa di sejumlah pesantren, seperti Ponpes Ihya Ulumidin Cilacap, Ponpes Al Wafi, serta doa bersama sahabat Lesbumi yang juga menggelar aksi sosial membagikan rezeki untuk anak jalanan dan dhuafa.

Bahkan, jauh sebelumnya, Jonathan memperlihatkan kegiatan doa bersama yang dilakukan pengurus Ansor Bali untuk keselamatan Gus Yaqut.

Seperti diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan terkait dugaan penyelewengan kuota haji 2024. Kasus ini menyoroti pembagian kuota tambahan haji yang dinilai sebagian pihak sarat dengan kejanggalan.

Padahal, penyelenggaraan haji 2024 di bawah kepemimpinan Gus Yaqut sebelumnya menuai banyak pujian. Pemerintah saat itu dinilai berhasil menekan biaya sekaligus menjaga tingkat kepuasan jemaah tetap tinggi.

Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbi, menegaskan pembagian kuota tambahan haji 2024 dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Anna, kebijakan tersebut bahkan melibatkan simulasi langsung di lapangan bersama banyak pihak untuk memastikan kesiapan infrastruktur di Arab Saudi.

“Kebijakan pembagian kuota tambahan ini dilakukan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak pihak ikut membantu kami memutuskan dan ikut melakukan simulasi secara langsung untuk mengecek kesiapan di lapangan,” ujar Anna, Kamis (7/8/2025).

Anna menjelaskan, kuota tambahan merupakan hasil lobi pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Namun, penempatan jemaah di zona Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi tantangan tersendiri karena awalnya zonasi hanya disiapkan untuk kuota tetap.

“Pembagian zonasi ini berbeda-beda harganya. Semakin dekat ke Jamarat, maka semakin mahal. Jika mengambil lokasi terlalu dekat, biaya haji bisa melonjak dan membebani jemaah reguler,” kata Anna.

Karena itu, menurutnya, Kemenag bersama DPR dan mitra kerja memutuskan mencari zona tambahan yang tetap sesuai anggaran tanpa mengorbankan kenyamanan maupun keselamatan jemaah.