15 Pegawai KPK Tersangka Pungli di Rutan Dipecat?

"Ada tim dari Inspektorat, Biro Hukum, SDM dan atasan langsungnya yang juga sedang paralel bekerja. Mudah-mudahan lebih cepat jalannya dari prosesnya sehingga status ASN-nya nanti bisa ditentukan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2024) mengungkapkan bahwa untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 15 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya.

Para tersangka tersebut yakni:

1. Kepala Rutan KPK saat ini Achmad Fauzi,
2. Mantan petugas Rutan KPK Hengki,
3. Mantan Plt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi,
4. Petugas Rutan KPK Ristanta,
5. Petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim,
6. Petugas Rutan KPK Agung Nugroho,
7. Mantan petugas Rutan KPK Eri Angga Permana,
8. Petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan,
9. Petugas Rutan KPK Suharlan,
10. Petugas Rutan KPK Ramadhan,
11. Petugas Rutan KPK Ubaidillah,
12. Petugas Rutan KPK Mahdi Aris,
13. Petugas Rutan KPK Wardoyo,
14. Petugas Rutan KPK Muhammad Abduh,
15. Petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto.

"Modus yang dilakukan HK (Hengki) dan kawan-kawan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, hingga informasi sidak," kata Asep.

Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp300 ribu sampai dengan Rp20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung. Sementara besaran uang yang diterima para tersangka juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan per bulan mulai dari Rp500 ribu sampai dengan Rp10 juta.

Para tersangka dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password diantaranya banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung dimaknai transaksi uang, dan botol dimaknai sebagai ponsel dan uang tunai.

Rentang waktu 2019-2023, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sejumlah sekitar Rp6,3 Miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (ant)