Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan keterangan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Foto: Tangkapan layar YouTube MK
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendapat giliran pertama menyampaikan keterangan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung (MK), Jumat (5/4/2024). Dalam keterangannya Muhadjir menyampaikan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
"Pada hari ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial," ujar Muhadjir di ruang sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
Muhadjir menjelaskan, pemerintah memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan anggaran Rp496,8 triliun. Program tersebut merupakan pelaksanaan amanat dari UUD kepada pemerintah. Sehingga anggaran itu telah disetujui oleh DPR RI.
"Program perlinsos yang diantara lain untuk dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan, telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," kata Muhadjir.
Kata Muhadjir, Perlinsos tersebut terdiri dari berbagai jenis, di antaranya subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Untuk subsidi, yakni subsidi energi untuk BBM, listrik, dan LPG, serta subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.
Selain itu, ada bansos berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Lartu Indonesia Pintar Kuliah. Sementara itu, jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS, yaitu penerima bantuan iuran PPI, yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa.
"Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan," paparnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bantuan sosial, bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP), dan bantuan lainnya bukan program yang dikhususkan pada satu kementerian saja. Bantuan itu merupakan koordinasi lintas sektoral kementerian.
"Bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya antara lain bantuan pangan beras CPP, bantuan pangan stunting, adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral," kata Muhadjir.
"Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bansos maupun bantuan pangan beras CPP adalah sesuai tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35 tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian penyelengggaraan pemerintahan di bidang pembangunan pemberdayaan manusia dan kebudayaan," lanjut Muhadjir.
Muhadjir menekankan bantuan sosial merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tugas dan fungsi Kemenko PMK. Hal itu tercantum dalam Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK.