Sebut Timbulkan Keresahan, TPN Ganjar-Mahfud Minta Sirekap KPU Diaudit

"Setahu saya tingkat errornya tidak separah ini, kok bisa sebuah situs sekali lagi ya dimiliki oleh negara katanya anggarannya besar sekali lalu kemudian berkaitan dengan sebuah event yang begitu sensitif tapi memiliki tingkat error yang luar biasa mengkhawatirkan. Kalau mengutip dari ketua KPU itu yang baru diakui kan katanya ada 2.300 sekian (kesalahan rekap) itu berarti hampir 0,7% sementara nah itu kan jumlah yang tinggi sekali gitu," tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, perbedaan perolehan suara di Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan formulir C viral di media sosial. Dalam narasi yang berkembang di media sosial X atau twitter, Kamis (15/2/2024), data sirekap itu diduga di mark-up. Sebab terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di TPS dan hasil di Sirekap.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 guna menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024.

KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.