Pemindahan Masif Dimulai September 2024, Ini Prioritas ASN dan Pejabat K/L yang Masuk Tahap I

Tahap pertama melibatkan 198 pegawai dan pejabat yang direncanakan akan dipindahkan pada bulan September 2024, sedangkan tahap kedua akan melibatkan 94 pegawai dan pejabat yang akan dipindahkan pada November 2024.

"Jumlah ini masih dapat berubah, bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana di IKN," ujar Heru.

Untuk tahap pertama, dari total 198 pegawai dan pejabat yang diusulkan pindah ke IKN, terdiri dari pejabat setingkat Eselon I sebanyak 17 orang, Eselon II 29 orang, serta setingkat pelaksana sampai eselon III sebanyak 152 orang.

Sedangkan untuk tahap kedua, 94 pegawai dan pejabat terdiri dari pejabat setingkat Eselon I sebanyak 4 orang, Eselon II 9 orang, dan setingkat pelaksana sampai Eselon III sebanyak 81 orang. Jajaran tim Sekretariat Jenderal akan menjadi yang pertama pindah ke IKN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, sebelumnya  mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN ke IKN. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan atau filter untuk memastikan kinerja pemerintah tetap optimal dan menyesuaikan dengan ketersediaan hunian di IKN.

Menurut Anas, pada bulan Juli 2024 akan ada sejumlah menteri dan jajaran yang mulai pindah ke IKN, salah satunya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara pemindahan ASN secara lebih masif akan dilakukan pada September 2024, setelah rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan R.

Berdasarkan hasil penapisan terhadap K/L, prioritas pertama pemindahan ASN ke IKN adalah 179 unit Eselon I dari 38 K/L. Lalu, prioritas kedua sebanyak 91 unit Eselon I dari 29 K/L, dan prioritas ketiga berjumlah 378 unit Eselon I dari 59 K/L. "Prioritas ini disesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan," jelasnya.

Terkait penentuan pegawai yang akan dipindahkan, Anas menjelaskan bahwa hal tersebut akan diatur oleh masing-masing K/L dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai.

“Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus  PNS yang menjadi pionir pindah,” imbuhnya.