Anwar Usman Dirawat, MK Tunda Sidang Sengketa Pilkada Panel III

Sebelumnya, sidang sengketa hasil Pilkada 2024 resmi dimulai pada hari ini, Rabu (8/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi total 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan diproses dalam sidang tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz, mengungkapkan bahwa jumlah perkara yang diregistrasi mencapai 309. Faiz menjelaskan bahwa dari 309 perkara tersebut, 23 di antaranya merupakan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 49 perkara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan sebagian besar, yakni 237 perkara, adalah perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Perbedaan jumlah antara perkara yang diregister dan permohonan yang diajukan juga terjadi. MK menerima 314 permohonan, namun tidak semua permohonan diterima sebagai perkara karena melalui pemeriksaan berkas. 

"Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring dua kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya (menjadi satu)," kata Faiz.

Ratusan perkara yang telah diregistrasi ini akan ditangani oleh tiga panel majelis hakim. Faiz menambahkan bahwa sistem sidang panel digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara yang banyak agar dapat diselesaikan tepat waktu, mengingat MK hanya memiliki waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa pemilu.