Sah! Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024 Diundur Jadi Maret 2025

"MK baru akan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU selesai," ujar Rifqinizamy, seperti dikutip dari Antaranews, Kamis (2/1/2025).

Akibatnya, meskipun ada kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK, mereka juga harus menunggu proses PHPU selesai agar pelantikan dapat dilakukan secara serentak. "Itulah prinsip dasar pilkada serentak, yang tidak bersengketa pun harus menunggu selesai yang bersengketa di MK," tambahnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Sementara pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

Namun, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan melalui peraturan presiden yang baru. Jadi, Rifqinizamy belum bisa memastikan tanggal pasti pelantikan kepala daerah yang ditetapkan menjadi Maret 2025.

"Bentuknya Perpres, bukan PKPU (Peraturan KPU). Jadi, ini akan diputuskan di level Presiden," jelasnya.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin sebelumnya menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan lebih ideal dilakukan setelah 13 Maret 2025, mengingat banyaknya jumlah gugatan yang saat ini masih dalam proses di MK.

"Kalau lihat gugatan sekarang, itu lebih dari 300. Kalau tetap bayangan saya, itu dilakukan di awal Februari, maka saat itu dilakukan dismissal belum diputus, proses-proses sidang pendahuluan masih baru berlangsung, mungkin baru pembuktian," ucapnya..

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan akan dilaksanakan pada Maret 2025. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini harus dilakukan secara serentak agar masa pemerintahan para kepala daerah dapat dimulai bersamaan.