Presiden Prabowo: Instrumen Hukum Tidak Boleh Digunakan Mengerjai Lawan Politik

Prabowo menyebut sudah membuktikan komitmennya itu dengan tanpa ragu memberikan abolisi dan amnesti kepada sejumlah terpidana. Diketahui, Prabowo pada 31 Juli 2025 memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang sempat divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku.

Prabowo juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara mpor gula. Padahal, Hasto dan Tom Lembong saat Pilpres 2024 berada pada kubu yang berseberangan dengan Prabowo."Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti, kalau saya merasa ada sesuatu," tandasnya. 

Untuk itu, Prabowo menegaskan penegak hukum dan pengadilan harus memberikan keputusan yang adil tanpa sama sekali ada keraguan (beyond a reasonable doubt).

"Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt, harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka itu," tukasnya. 

"Dan, saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara," lanjut Prabowo.

Menurut Prabowo, dalam sejarah tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Maka itu, Prabowo bertekad membangun pemerintah yang bersih dan adil.  "Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor, termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi dan ibu kota negara," ucapnya.