Kikis Intoleransi, KSP-Kemenag-Kemenlu Gelar Jakarta Plurilateral Dialogue 2023

JAKARTA, (ERAKINI) – Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkolaborasi menggelar Jakarta Plurilateral Dialog (JPD) 2023 tingkat Internasional untuk upaya mengikis intoleransi berbasis agama. Forum JPD 2023 akan berlangsung pada tanggal 29-31 Agustus 2023 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Adapun dialog dalam forum JPD 2023 mencakup pembahasan yang didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah.

Acara dialog tingkat internasional ini didasarkan pada salah satu permasalahan global dalam keberagaman agama, yaitu masih adanya tindak diskriminasi serta intoleransi yang berdasarkan pada agama dan kepercayaan.

Perdebatan mengenai ‘kebebasan berpendapat’ terhadap agama atau kepercayaan tertentu seringkali justru meningkatkan aksi intoleransi berbasis agama dan kepercayaan yang berimplikasi pada pecahnya perdamaian dunia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan bahwa implementasi Resolusi 16/18 UNHCR bisa mengatasi praktek intoleransi berbasis agama dan kepercayaan di negara manapun. Di mana hal ini dituangkan dalam acara forum dialog internasional, Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 yang akan mengangkat pengarusutamaan Resolusi 16/18 sebagai rumusan komitmen untuk  memajukan dan mendorong penghormatan dan pemenuhan tanpa diskriminasi agama dan kepercayaan.

“Pengangkatan tema dalam mengarusutamakan budaya toleransi yang berbasis pada Resolusi 16/18 karena kita ingin Indonesia tercatat dalam database implementasi Resolusi 16/18 melalui acara ini, sekaligus mendukung arahan bapak Presiden mengembalikan Indonesia ke peta dunia dan menguatkan modalitas Indonesia untuk maju jadi anggota dewan HAM 2024,” ujar Ruhaini di Jakarta Minggu (27/8/2023).

Senada dengan hal tersebut,  Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (), Achsanul Habib menyebutkan sebagai forum praktik baik Indonesia dalam mengimplementasikan budaya toleransi dalam lingkup global.