Istana: Kerusakan Lingkungan Perparah Banjir Bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Oleh karena itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa selain menangani dampak bencana dan menyelamatkan warga yang terdampak, pemerintah juga tengah mengevaluasi dan menyelidiki secara menyeluruh kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

“Seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, penyebab bencana ini juga menjadi perhatian,” kata Teddy menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Teddu memastkan pemerintah sedang melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. "Selain faktor cuaca ekstrem, tentu ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa kepolisian telah berkoordinasi secara lisan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait temuan kayu gelondongan di lokasi terdampak bencana.

“Besok (Kamis, 4/12) kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan guna melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang terjadi. Jika ada pelanggaran hukum, tentu akan kami proses,” tegas Kapolri.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mengerahkan secara maksimal seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total," ujar Pratikno.

Prawowo juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.

"Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa, dari TNI dan Polri," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang.

“Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” tandasnya.

Diketahui, ribuan kayu gelondongan berukuran besar, yang sebagian tampak dipotong menggunakan mesin, tersapu banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berat total gelondongan kayu tersebut diperkirakan mencapai ribuan ton.

Tanggap Bencana
Pratikno menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani bencana sejak hari pertama kejadian, mulai dari evakuasi korban, distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, hingga pemulihan berbagai layanan publik.

"Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus," jelasnya.

Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat A400 milik TNI AU telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Selain itu, sebanyak lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.

"Daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, per kemarin sudah berhasil dilakukan air drop [bantuan] dengan pesawat angkut TNI AU CN-295, A-2904, dan juga C-130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal angkut TNI," ujarnya.

Pemerintah juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur umum di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Selain itu, dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga dikerahkan untuk bisa menyalurkan makanan secara cepat bagi para korban.

Menko PMK menambahkan, BUMN juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik seperti jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi bahan bakar minyak (BBM), dan akses jalan dan logistik.

"Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5-6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun-Bireuen maupun Tarutung-Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali," ujarnya.

Sementara itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom telah menurunkan sebanyak 2.498 personel untuk pemulihan layanan telekomunikasi dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan pengiriman BBM melalui jalur darat.

"Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," imbuhnya.

Selain upaya tanggap darurat, lanjut Pratikno, pemerintah juga tengah mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) untuk memulihkan kembali aktivitas kehidupan masyarakat.

"Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya," tandas Menko PMK.