Istana Tegaskan Jokowi Belum Ada Agenda Ikut Kampanye Pilpres 2024

Jokowi menjelaskan, pada Pasal 281 UU Pemilu disebutkan, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Beberapa di antaranya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Menurut Jokowi, pernyataannya itu hanya untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, seusai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules, Helikopter AS-550 Fennec, dan Helikopter AS-565 Panther, dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024).

"Sudah jelas semua kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya," tandasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sebelumnya juga menyampaikan, secara aturan menteri dan presiden memang boleh ikut berkampanye di Pemilu 2024. Hanya, pejabat negara yang ingin berkampanye, harus cuti. Termasuk presiden.

Hanya, presiden memang mengajukan cuti ke dirinya sendiri. "Kan presiden cuma satu kalau beliau kampanye," jelas Hasyim.

Adapun mekanisme cuti bagi para menteri yang ikut kampanye harus ada persetujuan dari presiden.

"Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan," tukasnya.