Tanggapi RUU Sisdiknas, PB IKA PMII Dorong Pendidikan Berbasis Output

“Di situlah peran pemerintah melalui legislasi, seperti penyusunan undang-undang pendidikan. Karena kita perlu menentukan ingin mencetak manusia seperti apa. Maka kurikulumnya apa, sarananya bagaimana, dan sebagainya,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa input awal dari pendidikan, seperti lulusan SD hingga SMA, pada umumnya relatif seragam. Namun, yang membedakan kualitas lulusan adalah bagaimana proses pendidikan dijalankan di tiap jenjang, hingga menghasilkan output yang berbeda.

Menanggapi kekhawatiran publik terhadap revisi undang-undang pendidikan, Prof. Tholabi mengingatkan agar tidak langsung berspekulasi negatif. 

“Sederhana saja, pelajari dulu draft undang-undangnya. Lalu identifikasi item krusial, bentuk tim kecil, dan susun kalimat atau riktum sesuai dengan kepentingan kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), KH Cholil Nafis, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan eksistensi dan kekhasan pesantren dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mengintegrasikan sejumlah regulasi pendidikan sebelumnya.

Menurut KH Cholil, penggabungan empat undang-undang, yakni UU Sisdiknas 2003, UU Guru dan Dosen 2005, UU Pendidikan Tinggi 2012, dan UU Pendidikan 2019 ke dalam satu regulasi berpotensi menyingkirkan peran pesantren jika tidak dikawal dengan baik.

“Kita perlu mengantisipasi, jangan sampai setelah dijadikan satu UU, justru pengakuan terhadap pesantren menjadi lemah atau bahkan tersingkirkan,” ujarnya.

Kiai Cholil menuturkan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan pengakuan penting terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 

Namun, ia khawatir penggabungan regulasi ini akan mengikis kekhasan pesantren, terutama dalam hal kurikulum dan kualifikasi tenaga pengajarnya.

“Di pesantren itu ada ilmu Laduni, ilmu yang tidak didapat dari sekolah formal. Tokoh seperti Gus Baha tidak memiliki ijazah resmi, tapi keilmuannya diakui oleh banyak profesor,” tuturnya.