Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sofian Effendi sempat membuat publik heboh karena menyangsikan status Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan UGM. Foto: Dok MAP UGM
JAKARTA, (ERAKINI) - Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sofian Effendi sempat membuat publik heboh karena menyangsikan status Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan UGM. Pernyataan ini disampaikan Sofian pada tayangan live streaming sebuah channel YouTube, Rabu (16/7/2025).
Potongan video pernyataannya itu sempat viral di media sosial. Prof Sofian menyebut tidak memenuhi syarat akademik sebagai sarjana dan ijazahnya tidak sah. Namun, hanya sehari setelahnya, Prof Sofian menarik kembali semua pernyataannya itu.
“Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof Dr Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas,” tulisnya dalam surat yang ditandatangani.
UGM sendiri angkat bicara terkait pernyataan Sofian Effendi tersebut. UGM menyampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Sofian berbeda dengan data dan bukti-bukti akademik yang dimiliki oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM.
"Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofian Effendi secara pribadi," ujar Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/7/2025).
Soal ijazah atas nama Joko Widodo, Andi Sandi menegaskan bahwa UGM tetap pada pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Dalam pernyataan itu UGM memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan.
"Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan lulus pada tanggal 5 November 1985," bunyi pernyataan tersebut.
Oleh karena itu, UGM kembali menegaskan tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dengan Joko Widodo. UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik.
"Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.
Lantas siapa sebenarnya Prof Sofian Effendi? Dirangkum Erakini, Sofian Effendi lahir di Bangka pada 28 Februari 1945. Sofian merupakan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM. Ia menjadi Rektor UGM periode 2002 hingga 2007. Selain itu, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan. Berikut bio datanya:
Pendidikan:
- BA Hon (Administrasi Publik), UGM Tahun 1966
- MA (Administrasi Publik), UGM Tahun 1968
- MPIA (Pembangunan Ekonomi dan Sosial), Universitas Pittsburgh, AS, Tahun 1975
- Ph.D (Persoalan Publik), Universitas Pittsburgh, AS, Tahun 1978
Karier:
- 1969-1998: Asisten Profesor Kebijakan Publik, UGM
- 1978-1983: Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan, UGM
- 1981-1986: Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, UGM
- 1983-1994: Direktur Pusat Studi Kependudukan, UGM
- 1991-1994: Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Internasional, UGM
- 1992-2002: Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, UGM
- 1994-1995: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pembangunan, UGM
- 1995-1998: Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi
- 1995-1998: Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Nasional
- 1998: Asisten Wakil Presiden RI
- 1998−1999: Asisten Sekretaris Negara bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan
- 1999-2000: Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 1998-sekarang: Profesor Kebijakan Publik UGM
- 2002-2007: Rektor UGM
- 2012-2014: Ketua Majelis Wali Amanat UGM
- 2014-2019: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
- 2019- sekarang: Dewan Pembina The Habibie Center.
Satuan Tugas Kepresidenan:
1. Sekretaris Eksekutif Satuan Tugas Kepresidenan untuk Globalisasi dan Perlindungan Kepentingan Nasional (1997-1998)
2. Anggota Satuan Tugas Kepresidenan untuk Penataan Fungsi Kehakiman (1998)
3. Sekretaris Eksekutif Satuan Tugas Kepresidenan untuk Studi Masyarakat Sipil dan Transformasi Indonesia (1998-1999)
Organisasi:
1. Anggota Society for International Development* (SID)
2. Anggota Eastern Region Organization of Public Administration (EROPA)
3. Anggota International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)
4. Anggota Policy Study Organization (PSO)
5. Ketua Perhimpunan Sarjana Administrasi Publik Indonesia (PERSADI)
6. Wakil Ketua Himpunan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia (HIPIIS).
