Ditjen Bina PHU Fokus Benahi Titik Kritis Layanan Haji untuk Tingkatkan Kepuasan Jemaah

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah RI di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Mengusung tema "Berbenah Tanpa Henti: Menghadirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional, dan Adaptif", Rakernas menjadi forum untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari pembinaan jemaah, pelatihan petugas, proses pemberangkatan, hingga pelayanan di Tanah Suci. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan yang lebih berbasis data serta pengalaman lapangan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan evaluasi dilakukan secara komprehensif agar setiap perbaikan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan jemaah sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.

"Setiap tahapan penyelenggaraan haji kami evaluasi secara komprehensif. Pengalaman di lapangan dan data yang terkumpul menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah," ujar Puji.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, Ditjen Bina PHU menyiapkan sejumlah strategi mitigasi, di antaranya penguatan pembinaan manasik yang lebih terintegrasi, peningkatan kompetensi petugas, penyempurnaan layanan pada fase Armuzna, perbaikan tata kelola logistik, serta penguatan pelayanan bagi jemaah berkebutuhan khusus, termasuk pelaksanaan safari wukuf dan badal haji. Seluruh langkah tersebut dirancang untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah.

Bagi Kemenhaj, evaluasi bukan sekadar mengukur capaian penyelenggaraan, tetapi menjadi fondasi dalam membangun tata kelola haji yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas akan ditindaklanjuti menjadi rencana aksi yang implementatif sebagai bagian dari penguatan sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

"Kesempurnaan pelayanan jemaah tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari mitigasi sistemik yang terencana dan tepat. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan dan langkah strategis menuju penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M yang semakin berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah," pungkas Puji.