Disinformasi Jadi Ancaman Global, Nezar Patria: Humas Harus Menjadi Penjernih

Menurutnya, humas tidak lagi cukup menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi penjernih informasi atau clearing house of information yang menjaga kepercayaan publik.

"Peran humas menjadi sangat penting ketika noise dalam lanskap komunikasi semakin besar. Disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hadir begitu deras melalui perangkat digital yang setiap hari kita gunakan. Karena itu, humas harus mampu menjadi clearing house of information yang memastikan publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya," ujar Wamen Nezar dalam acara Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Wamen Nezar, dunia saat ini memasuki era post-truth, ketika batas antara fakta dan fiksi semakin kabur, sementara opini publik lebih mudah dipengaruhi sentimen dibandingkan fakta. Kondisi tersebut diperkuat oleh platform digital yang menjadikan telepon pintar sebagai sumber utama masyarakat memperoleh informasi.

Ia mengutip hasil kajian World Economic Forum yang menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai salah satu risiko global (global top risk) yang paling berbahaya.

Penilaian tersebut lahir dari riset terhadap para pemimpin dunia dan pelaku industri mengenai ancaman yang akan dihadapi masyarakat global dalam beberapa tahun mendatang.

"Disinformasi bukan lagi persoalan komunikasi semata, tetapi sudah menjadi ancaman global. Karena itu, organisasi profesi seperti Perhumas memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun ekosistem informasi yang kredibel dan meningkatkan kualitas komunikasi publik," jelasnya.

Di sisi lain, Wamen Nezar menilai kemajuan AI membuka peluang besar bagi profesi humas untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.

Berdasarkan studi One Asia Communications tahun 2025, praktisi humas di berbagai negara Asia semakin memanfaatkan AI untuk analisis sentimen publik secara real time, menjaga konsistensi pesan, hingga meningkatkan kualitas storytelling.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan AI harus selalu dibarengi dengan tata kelola yang baik dan berlandaskan etika.

Menurutnya, AI hanyalah alat bantu yang tidak boleh menghilangkan tanggung jawab profesional maupun nilai-nilai kemanusiaan dalam komunikasi.

"Teknologi dapat membantu menghasilkan konten dengan cepat, tetapi kepercayaan publik dibangun oleh integritas, empati, dan ketulusan. Sampai hari ini, AI masih belum mampu menghadirkan *sincerity* atau ketulusan yang menjadi unsur penting dalam komunikasi manusia," tuturnya.

Wamen Nezar juga menyoroti munculnya teknologi *agentic AI* yang mulai mampu menjalankan fungsi-fungsi kehumasan, mulai dari membaca data, menyusun strategi komunikasi, hingga membangun narasi secara otomatis selama 24 jam.

Ia menilai perkembangan tersebut menjadi tantangan bagi profesi humas untuk terus meningkatkan kompetensi agar tidak tergeser oleh otomatisasi.

Karena itu, ia mendorong insan humas tidak hanya menguasai teknologi AI, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, memahami konteks sosial, serta menjaga etika komunikasi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin.

Pada saat yang sama, pemerintah di berbagai negara juga masih mencari formulasi terbaik dalam mengatur perkembangan AI. Nezar menjelaskan bahwa saat ini berkembang dua pendekatan utama dalam tata kelola AI.

Pendekatan pertama dilakukan melalui regulasi yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, sementara pendekatan kedua menekankan pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan nondiskriminasi.

"Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Karena itu, tata kelola AI membutuhkan keseimbangan antara regulasi yang adaptif dengan prinsip-prinsip etika yang kuat agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik," ujarnya.

Wamen Nezar menilai perkembangan AI juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Persaingan penguasaan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum, menjadikan teknologi bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga instrumen politik dan strategi nasional.

Di tengah perubahan tersebut, Indonesia harus mampu membangun narasi yang konstruktif sekaligus memperkuat kualitas komunikasi publik.

Menurutnya, Konvensi Humas Indonesia 2026 menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi kehumasan yang adaptif terhadap perkembangan AI sekaligus memperkuat etika profesi.

"Saya berharap Konvensi Humas Indonesia menjadi ruang untuk menjawab tantangan AI, memperkuat tata kelola teknologi dalam profesi humas, mengembangkan strategi Generative Engine Optimization (GEO), serta membangun narasi yang konstruktif agar Indonesia terus berbicara baik kepada dunia," pungkasnya.