JAKARTA, (ERAKINI) - Gerakan Kebangkitan BaruNahdlatul Ulama (GKB-) mengecam keras intervensi militer terhadap Republik Bolivarian Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden . Tindakan tersebut dinilai melanggar kedaulatan negara serta hukum internasional, sekaligus menjadi preseden berbahaya bagi tatanan dunia berbasis multilateralisme.
Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menyebut intervensi militer sepihak sebagai bentuk arogansi kekuatan yang mengancam perdamaian global.
“Ini bukan semata persoalan Venezuela, melainkan serangan langsung terhadap prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. Jika praktik seperti ini dibiarkan, dunia akan bergerak menuju hukum rimba, di mana yang kuat bebas menginjak yang lemah,” ujar Hery dalam pernyataannya, Senin (5/1/2026).
Hery menilai langkah Amerika Serikat kembali menunjukkan kecenderungan menggunakan kekuatan militer sebagai jalan pintas dalam menghadapi negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan geopolitiknya.
Menurut dia, pendekatan tersebut menempatkan kepentingan strategis di atas supremasi hukum internasional.
“Ini berbahaya karena membuka ruang pembenaran bahwa segala cara sah dilakukan demi mempertahankan hegemoni,” kata Hery.
GKB-NU juga menilai dalih historis seperti Doktrin Monroe 1823 dan Koreksi Roosevelt 1904 sudah tidak relevan dengan dinamika hubungan internasional modern. Doktrin-doktrin tersebut dinilai sarat dengan mentalitas kolonialisme dan bertentangan dengan semangat multilateralisme pasca-Perang Dunia II.
“Doktrin itu sepihak, usang, dan berbau kolonial. Menghidupkannya kembali sama saja dengan mengubur multilateralisme yang selama ini menjadi fondasi perdamaian dunia,” ujar Hery.
Lebih lanjut, GKB-NU mengingatkan bahwa tindakan sepihak Amerika Serikat dapat menciptakan preseden global yang berbahaya.
Negara-negara besar lain berpotensi menggunakan pola serupa untuk membenarkan intervensi militer di wilayah konflik atau kawasan strategis.
“Apa yang dilakukan AS hari ini bisa dijadikan pembenaran oleh Rusia di Ukraina atau Tiongkok di Taiwan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan pola ini digunakan untuk melegitimasi intervensi asing di wilayah kaya sumber daya seperti Aceh dan Papua dengan dalih kemanusiaan atau perlindungan investasi,” kata Hery.
GKB-NU menilai situasi tersebut mencerminkan melemahnya nilai-nilai multilateralisme dalam hubungan internasional. Karena itu, organisasi ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran kepemimpinan global yang lebih aktif dan strategis.
“Presiden Prabowo harus memimpin konsolidasi Global South. Indonesia memiliki legitimasi historis dan moral, sebagaimana ditunjukkan melalui Konferensi Asia-Afrika 1955 dan peran dalam Gerakan Non-Blok,” ujar Hery.
Ia menjelaskan, Indonesia pernah menjadi motor pembebasan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin dari kolonialisme, serta berkontribusi dalam lahirnya berbagai inisiatif kerja sama negara berkembang.
Menurut GKB-NU, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok telah mendorong polarisasi global baru yang berdampak serius terhadap stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia.
“Tanpa kekuatan penyeimbang, konflik regional berpotensi membesar menjadi krisis global. Indonesia bisa dan harus menjadi bagian dari solusi,” kata Hery.
Sebagai penutup, GKB-NU menyatakan komitmennya mendukung diplomasi internasional pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kami siap membantu pemerintah menggalang dukungan ulama, intelektual, publik, hingga diaspora Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional sesuai amanat Pembukaan UUD 1945,” pungkasnya.
