Dicecar Jaksa, Eks Ketua BPK Agung Firman Tegaskan Kuota Haji Bukan Instrumen Keuangan Negara

JAKARTA, (ERAKINI) - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menegaskan bahwa kuota haji bukan merupakan instrumen keuangan negara. Menurut dia, kuota haji merupakan instrumen administratif yang tidak termasuk dalam kategori kekayaan negara.

Hal itu disampaikan Agung saat dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi argumentasi Agung mengenai kekayaan negara yang harus tercatat sebagai aset. Jaksa kemudian mengajukan ilustrasi mengenai penguasaan kekayaan negara melalui suatu perjanjian yang diperoleh secara melawan hukum.

Jaksa mempertanyakan apakah penguasaan tersebut dapat langsung dikategorikan sebagai objek kekayaan negara dan menimbulkan dampak terhadap keuangan negara.

Menanggapi pertanyaan itu, Agung menjelaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya dampak terhadap keuangan negara harus terlebih dahulu melihat konstruksi peristiwa dan pihak yang terlibat, apakah badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan swasta.

"Kalau di dalam konteks swasta akan dilihat di mana dampaknya terhadap keuangan negaranya," ujar Agung di persidangan.

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini kemudian menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membawa perubahan dalam rezim pencatatan kekayaan negara. Menurut Agung, pencatatan aset menjadi penting karena kekayaan negara harus diakui dalam laporan keuangan pemerintah.

"Negara Republik Indonesia itu merdeka tahun 1945, tetapi baru punya laporan keuangan itu tahun 2005," tuturnya.

Agung mencontohkan, jalan raya dapat dikategorikan sebagai kekayaan negara karena telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Apabila suatu kekayaan berada dalam penguasaan BUMN, pencatatannya masuk sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. 

Sementara itu, jika peristiwa melibatkan pihak swasta, harus ditelusuri terlebih dahulu hak negara yang hilang akibat perbuatan tersebut.

"Jadi bukan kemudian kekayaan negaranya langsung jadi, apa namanya, kekayaan alamnya langsung jadi kekayaan negara. Kejadiannya harus dipetakan dulu bentuknya seperti apa," beber Agung.

Akademisi kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini menilai, perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak swasta tidak serta-merta menjadikan seluruh kekayaan alam sebagai kekayaan negara. Namun, harus dilihat apakah terdapat hak-hak negara yang hilang atau tidak dapat diperoleh akibat perbuatan tersebut.

Saat jaksa kembali mempertanyakan apakah sumber daya alam yang belum tercatat belum dapat dimaknai sebagai bagian dari kekayaan negara, Agung menjawab tegas.

"Iya, betul sekali," kata dia.

Penggalian informasi oleh jaksa kemudian berlanjut pada ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jaksa mengingatkan bahwa Agung sebelumnya menyampaikan ruang lingkup keuangan negara berkaitan dengan hak dan kewajiban negara. 

Agung membenarkan hal tersebut, tetapi menegaskan bahwa pengertian itu bersumber dari undang-undang, bukan pendapat pribadinya.

"Izin, itu bukan saya, undang-undang," ujar Agung.

Ketika jaksa mengaitkan pengertian tersebut dengan penyelenggaraan ibadah haji, Agung menjelaskan bahwa aspek keuangan negara dalam penyelenggaraan haji berkaitan dengan prosesnya.

"Yang dimaksudkan dalam keuangan negaranya adalah prosesnya," kata Agung.

Jaksa lalu menanyakan apakah hal-hal yang dapat dinilai dengan uang dan berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban negara termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Agung membenarkan pertanyaan tersebut karena sesuai dengan definisi yang diatur dalam undang-undang.

Namun, ketika jaksa secara khusus menanyakan apakah kuota haji dapat dinilai dengan uang, Agung memberikan jawaban berbeda.

"Kuota haji itu tidak dapat dinilai dengan uang, bukan instrumen keuangan negara," ujar Agung.

Berikutnya, jaksa memastikan kembali keyakinan Agung mengenai pernyataan tersebut.

"Yakin, Pak?" tanya jaksa.

"Yakin. Kuota haji itu bukan instrumen keuangan, Pak," jawab Agung.

Dia menjelaskan, instrumen keuangan memiliki pengertian khusus dan diatur secara spesifik, termasuk melalui Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jaksa kemudian mempertegas pertanyaannya untuk memastikan apakah Agung berpendapat bahwa kuota haji tidak dapat dinilai dengan uang.

Agung lantas meluruskan pernyataannya. Menurut dia, sesuatu dapat saja memiliki nilai uang, tetapi tidak otomatis menjadi kekayaan negara.

"Bukan. Kuota haji adalah instrumen administratif. Apa pun bisa dinilai dengan uang, tetapi tidak masuk kekayaan negara. Kuota haji bukan kekayaan negara," tegasnya.

Agung bahkan mengakui bahwa kuota haji bisa dinilai dengan uang. Namun, hal tersebut tidak serta-merta mengubah kedudukannya menjadi kekayaan negara.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang sebelumnya, JPU KPK menyatakan bahwa kuota haji yang merupakan hasil kesepakatan Indonesia dan Arab Saudi termasuk aset keuangan negara. Pandangan jaksa tersebut menjadi salah satu hal yang kembali dipersoalkan dalam pemeriksaan Agung sebagai saksi ahli dalam persidangan kali ini.

Adapun empat terdakwa dalam perkara ini adalah Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama periode 2020-2024, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex selaku Staf Khusus Menteri Agama periode 2020-2024, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.