Muhajir Akui Pelaksanaan Haji Indonesia Sangat Terikat MoU dengan Arab Saudi

Dalam persidangan, Gus Yaqut menanyakan kepada saksi Muhajir Effendy yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Ad Interim tahun 2022 mengenai kedudukan MOU antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Saya ingin menanyakan ke saudara saksi, tahu enggak bahwa pelaksanaan ibadah haji itu harus berbasis pada MoU antara Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan Pemerintah Indonesia? Jadi ada MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji? tanya Gus Yaqut

"Iya, ada," jawab Muhajir.

Gus Yaqut kemudian mempertegas apakah pemerintah Indonesia dapat mengambil kebijakan yang berbeda dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU.

"Bolehkah MoU yang sudah ditandatangani kemudian Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan yang berbeda dengan MoU yang sudah ditandatangani bersama?" tanya Gus Yaqut.

"Tidak bisa," jawab Muhajir yang saat ini menjabat Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Haji.

Gus Yaqut lalu memberikan ilustrasi. Jika dalam MoU telah ditetapkan jumlah jamaah haji reguler dan haji khusus, pemerintah tidak dapat mengubah komposisi keberangkatan secara sepihak hingga bertentangan dengan kesepakatan tersebut.

"Misalnya di MoU sudah ditetapkan 10 ribu jamaah haji reguler, 10 ribu jamaah haji khusus, kemudian Pemerintah Indonesia memberangkatkan 15 ribu jamaah haji reguler dan 5 ribu jamaah haji khusus, yang artinya bertentangan dengan MoU itu, bisa Pak?" tanya Gus Yaqut.

"Tidak bisa," jawab Muhajir.

Hakim kemudian memperdalam kedudukan MoU ini dalam penyelenggaraan haji.

"Setahu saksi, apakah untuk musim haji tahun 2005 sampai sekarang atau sebelum 2002 itu selalu berbasis MoU? Selalu ada MoU-nya?"

"Setahu saya, iya. Cuman biasanya Yang Mulia kalau di dalam perjalanan kemudian ada perubahan-perubahan itu kemudian ada addendum, perubahan dari MoU. Karena mengenai regulasi kita tahu bahwa regulasi di Saudi itu bisa berubah setiap saat," jawan Muhajir.

Pernyataan Muhajir itu kemudian ditanggapi Gus Yaqut. Ia mengatakan selama menjabat Menteri Agama, dirinya tidak pernah menemukan adanya addendum MoU seperti yang disebut saksi.

"Soal addendum tadi, saya kira selama saya menjabat Menteri Agama belum pernah ada istilah addendum untuk MoU," tutup  Gus Yaqut.