BGN Hentikan MBG selama Libur Sekolah 22 Juni hingga 23 Juli 2026

“Kami ingin melakukan tata kelola kembali dan penataan ulang dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah ini,” ujarnya.

Dalam aturan terbaru, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama penghentian distribusi MBG juga tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.

Sari menyebut langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan. “Jika melihat jumlah SPPG yang telah beroperasi dan dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka efisiensi insentif SPPG mencapai Rp3.004.560.000.000,” ungkapnya.

76 Sekolah Siswa Mampu Dievaluasi
Selain efisiensi operasional, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat program MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi kembali sebagai penerima manfaat MBG. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Anggaran yang sebelumnya dialokasikan di sana akan difokuskan untuk anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” jelasnya.

BGN menyebut kelompok prioritas penerima manfaat MBG ke depan meliputi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi.

Sari menegaskan data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. Saat ini, BGN masih melakukan pendataan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” imbuhnya.