Apa Tugas Badan Otorita Pantura yang Dipimpin Laksdya Purn Didit Herdiawan Ashaf?

Didit Herdiawan merupakan putra Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih. Ia kembali dipercaya Presiden untuk memimpin lembaga baru yang bertugas menangani persoalan rob serta pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di wilayah Pantura.

Proyek tanggul laut yang menjadi visi Presiden Prabowo akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan prioritas utama di Jakarta dan Semarang.

Selain Didit, Presiden juga melantik Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Operasional & Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); serta Suhajar Diantoro, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura.

Lantas apa tugas Badan Otorita Pengelola Pantura? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, badan otorita ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan mendesak pembangunan Giant Sea Wall yang telah direncanakan sejak 1990-an.

“Sebetulnya, rencana itu sudah ada sejak tahun 1990-an, yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul pantai utara Jawa,” ujar Prasetyo.

Ia menuturkan, data menunjukkan setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Kondisi tersebut membuat banjir rob hampir rutin melanda sejumlah wilayah, padahal sekitar 20 juta penduduk tinggal di pesisir utara Jawa.

Karena itu, Badan Otorita Pantura dibentuk Presiden untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa.

Struktur kepemimpinan badan ini terdiri atas seorang kepala dan dua wakil kepala. Menurut Prasetyo, penunjukan dua wakil kepala didasarkan pada pertimbangan teknis, bukan politik.

“Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa,” jelasnya.

Prasetyo menambahkan, keberadaan Badan Otorita Pantura diharapkan mampu mempercepat penanganan rob sekaligus memberikan perlindungan bagi jutaan warga yang tinggal di pesisir pantai utara Jawa.