Polemik Haji Khusus dan Reguler 2024, Praktisi Hukum: Pembagian Kuota 50:50 Sudah Sesuai UU

Pro-kontra mengenai kebijakan ini pun timbul. Namun, pihak Kemenag menegaskan bahwa keputusan ini berdasarkan hukum dan pertimbangan teknis demi keamanan jemaah. 

Menurut seorang praktisi hukum Mellisa Anggraini, pembagian kuota tersebut sudah sesuai undang-undang. Hal itu disampaikan oleh Mellisa Anggraini dalam keterangan tertulis yang diterima Erakini, Rabu (13/8/2025).

Dijelaskan oleh Mellisa Anggraini bahwa dasar pembagian kuota, terdiri dari beberapa poin:

Pertama, Kuota Tetap sebanyak 221.000 jemaah, terdiri dari 92% haji reguler (203.320 jemaah) dan 8% haji khusus  (17.680 jemaah), diatur dalam UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kedua, soal Kuota Tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Menurutnya, Pasal 9 UU No. 8/2019 memberi wewenang kepada Menteri Agama untuk membagi kuota tambahan tidak harus 92:8, dengan pertimbangan: Ketersediaan dana dari BPKH. Kapasitas layanan (akomodasi, transportasi, daya tampung di Armuzna). 

“Keputusan akhir: 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk khusus. Pembagian 50:50 sah hukumnya berdasarkan pasal 9 UU No 8 Tahun 2019 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara  menteri mempunyai wewenang membuat diskresi karena menyesuaikan dengan kondisi lapangan terlebih Penambahan besar ke reguler berpotensi memicu overcrowding yang membahayakan keselamatan," jelas Mellisa Anggraini, di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Alasan Teknis Pembagian 50:50

Adapun simulasi Armuzna pada bulan Desember 2023, menunjukkan: Zona 3-4 (biaya terjangkau) hanya mampu menampung 213.320 jemaah. “Jika semua kuota tambahan (20.000) dialokasikan ke haji reguler, akan terjadi kelebihan kapasitas yang membahayakan jemaah,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, zona 5 (Mina Jadid) tidak direkomendasikan karena jaraknya 7 km dari Jamarat dan kurang layak. Karena itu, dibutuhkan solusi. “Tambahan 10.000 kuota reguler (total 213.320) disesuaikan dengan daya tampung Armuzna.Tambahan 10.000 kuota khusus (total 27.680) untuk menghindari risiko overkapasitas,” katanya.

Dukungan DPR dan Prinsip Kebijakan

Menurut dia, Marwan Dasopang (Anggota Komisi VIII DPR) dalam rapat konsultasi Panja Haji dengan Waketum DPRRI tanggal 7 Januari 2025, juga pernah mengatakan bahwa pembagian kuota tambahan adalah wewenang menteri berdasarkan kepentingan publik dan fleksibilitas."

Mellisa mengatakan, 3 prinsip kebijakan Kemenag saat itu yaitu:
1. Legal: Sesuai UU No. 8/2019
2. Peraturan tidak mengatur atau tidak lengkap
3. Ada keadaan stagnan dan mendesak untuk kemanfaatan umum, yaitu hindari penempatan jemaah di zona berisiko.    

Dalam hal tersebut, Kemenag menegaskan bahwa kebijakan tersebut bebas dari penyimpangan karena prosesnya terdokumentasi. Dan bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan jemaah. 

"Tuduhan praktik tidak sehat tidak berdasar. Ini murni kebijakan teknis dan akuntabel," tegas Mellisa Anggraini sembari menambahkan, adanya MoU hasil dari simulasi dan analisa teknis bersama dengan pemerintah Saudi di tuangkan dalam bentuk MoU angka kuota.

“Intinya, pembagian 50:50 diputuskan agar kuota tambahan tidak membebani kapasitas Armuzna, sekaligus memastikan jemaah dapat berhaji dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.