Menko PMK dan Mendikdasmen Segera Bahas Penghapusan Sistem Zonasi Sekolah

Menurut Gibran, pendidikan merupakan kunci penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sehingga memudahkan akses pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan kesetaraan peluang bagi semua anak bangsa.

Sementara itu, Komisi X DPR RI mengingatkan agar penghapusan sistem zonasi dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat adanya beragam aspirasi dari masyarakat dan pemerintah.

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menyarankan agar pemerintah mendengarkan pendapat publik dan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi terkait hal ini.

"Kami berpandangan sebaiknya kita mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata Hetifah.

Menurutnya, sistem zonasi PPDB yang diterapkan selama ini bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas antar sekolah, serta mencegah diskriminasi dalam pendidikan.

Namun, ia juga mengakui bahwa penerapan sistem zonasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah dan ketimpangan kualitas pendidikan di antarasekolah.

"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka perlu dicari alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (memperkuat jalur prestasi dalam PPDB) atau dengan menambah kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu," sebut Hetifah.