Dewan Pers Tegas Jamin Kebebasan Beropini dan Demokrasi
Akhmad Baihaqi Arsyad
JAKARTA, (ERAKINI) - Sebuah keputusan penting yang dinilai menjadi tonggak bagi perlindungan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers di Indonesia lahir dalam penyelesaian sengketa antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan media siber Suara Merdeka Jakarta.
Dalam sidang penyelesaian yang digelar Kamis (2/7/2026), Dewan Pers menolak permintaan yang diajukan tim kuasa hukum Gus Ipul terkait tuntutan agar media tersebut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas dua artikel opini yang telah dipublikasikan.
Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip dasar dunia pers bahwa tulisan opini merupakan ekspresi pandangan dan penilaian subjektif penulis. Karena itu, opini tidak dapat diperlakukan sama seperti produk jurnalistik berupa berita yang wajib memenuhi unsur verifikasi dan keberimbangan informasi.
Alih-alih mengabulkan tuntutan permintaan maaf, Dewan Pers hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan terhadap sejumlah pilihan kata yang dianggap kurang tepat. Selain itu, lembaga tersebut juga meminta media menyediakan hak jawab bagi pihak Gus Ipul sebagai sarana untuk menyampaikan tanggapan terhadap isi opini yang dipersoalkan. Hak jawab tersebut diberikan dengan batas waktu maksimal tujuh hari kerja.
Sikap Dewan Pers tersebut dipandang sebagai penegasan bahwa perbedaan pandangan dalam ruang publik tidak boleh diselesaikan dengan upaya membatasi kebebasan berpikir maupun berekspresi.
Perwakilan Dewan Pers, Indria Purnama Hadi, menegaskan pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. "Karena kebebasan berpikir dalam beropini dijamin negara," tegas Indria Purnama Hadi.
















