Pertahankan Posisi Suhartoyo, 8 Hakim MK Lawan Putusan PTUN Gugatan Anwar Usman

Hal ini diputuskan delapan Hakim Konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar pada Rabu (14/8/2024).

"Delapan Hakim Konstitusi baru saja selesai RPH non-perkara terkait sikap terhadap amar putusan PTUN Jakarta, tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono.

Ia menjelaskan, RPH menyepakati mengambil sikap untuk menyatakan banding atas putusan PTUN, sembari menanti salinan utuh putusan PTUN Jakarta tersebut.

Diketahui,,PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028.

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,” demikian petikan amar Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang dibagikan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Selasa (13/8/2024).

“Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan  Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028,” lanjut bunyi putusan tersebut.

Akan tetapi, PTUN Jakarta tidak menerima permohonan ipar Presiden Jokowi itu untuk kembali menjabat sebagai ketua MK “Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028 seperti semula,” demikian putusan itu.

Anwar Usman sebelumnya menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023. Anwar Usman juga sebelumnya melayangkan surat keberatan  ke MK atas pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK periode 2023-2028 menggantikan dirinya, melalui tiga kuasa hukum pada 15 November 2023.