337 Daerah di Indonesia Bersiap Cerai dari Induk, Hanya Masih Terganjal 1 Hal

"Ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaan seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi, (keputusan) harus melibatkan banyak pihak," kata Bima.

Bima mengakui bahwa beberapa daerah memang membutuhkan pemekaran, terutama yang memiliki wilayah terlalu luas. "Jadi, beberapa daerah memerlukan kajian khusus yang panjang, tapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya dan sudah matang, tinggal diambil keputusan," kata dia.

Mantan Wali Kota Bogor ini menyebutkan bahwa dalam rapat dengan DPD tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah arah kebijakan otonomi daerah di masa depan.

"Apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan bahwa kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem," jelasnya.

Bima menambahkan bahwa Kemendagri sudah sering menerima permintaan untuk menghentikan moratorium dan membuka kembali pembentukan DOB.

Namun, kata dia, jika moratorium tersebut dicabut maka pembentukan DOB harus dilakukan secara terbatas, itu pun hanya untuk kepentingan strategis nasional. Hal ini dilakukan karena banyak daerah otonomi baru yang masih bergantung pada pusat dan belum berkembang sesuai dengan target yang diharapkan.

"Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah, ini membutuhkan kajian yang sangat matang," tandasnya.

Terlebih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, banyak pembiayaan untuk program-program prioritas nasional, seperti dalam mendukung kedaulatan pangan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga, keputusan pembentukan DOB harus mempertimbangkan sejauh mana pembiayaan tersebut dapat mendukung kebijakan-kebijakan nasional.