Ketua umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (Foto: Ist)
JAKARTA, (ERAKINI) - Nahdlatul Ulama (NU) memasuki abad kedua dengan tantangan yang semakin kompleks. Disrupsi teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI), perubahan iklim yang berdampak pada masyarakat petani dan nelayan, hingga pergeseran demografi generasi muda menjadi sejumlah tantangan yang harus dihadapi organisasi.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 pun terus mendorong transformasi organisasi melalui tata kelola yang lebih terstandar, digital, dan akuntabel.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, transformasi tersebut tetap harus berakar pada tradisi keulamaan sebagai fondasi jam’iyah.
Menurut dia, pergerakan NU di abad kedua membutuhkan pendekatan Tajdidut Tajdid atau pembaruan atas pembaruan. Hal itu diperlukan agar kebesaran NU diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang semakin kuat.
Saat ini, struktur NU mencakup 38 PWNU, 548 PCNU, sekitar 7.000 MWC, dan lebih dari 61.000 pengurus ranting di tingkat desa. Basis warga NU juga disebut mencapai 57,2 persen dari populasi Muslim Indonesia.
“Kebesaran ukuran organisasi harus diimbangi dengan adaptasi administrasi modern. Digitalisasi dan standarisasi tata kelola adalah jalur mutlak agar NU tetap berdaya guna dan relevan melayani umat di tingkat akar rumput,” ujar Gus Yahya dalam keterangannya, Minggu (22/8/2026).
Bangunsistem, perkuatkhidmat
Dalam lima tahun terakhir, PBNU mendorong pembenahan tata kelola agar kerja organisasi semakin ditopang sistem yang terstandar dan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai tingkatan.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui platform digital Digdaya NU yang mendukung penguatan fungsi administrasi organisasi.
PBNU juga mengintegrasikan layanan AI WhatsApp Chatbot untuk membantu kebutuhan administratif di tingkat cabang hingga ranting, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
Penguatan sistem tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia organisasi. Program kaderisasi berjenjang seperti PD-PKPNU dan PMKNU telah meluluskan lebih dari 133.000 kader. Para kader tersebut diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung penguatan organisasi.
Di tengah proses modernisasi, PBNU tetap mempertahankan akar tradisi dan spiritualitas melalui program Nasrus Sanad di Pesantren Tebuireng. Program tersebut ditujukan untuk menjaga keterhubungan sanad keilmuan dan tradisi keulamaan.
Dengan demikian, transformasi NU tidak diarahkan untuk menggantikan tradisi dengan modernisasi. Transformasi justru dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan tanpa melepaskan identitas keislaman dan keulamaan NU.
Perluaskhidmathinggatingkatglobal
Selain memperkuat organisasi di dalam negeri, PBNU juga memperluas jangkauan diplomasi melalui berbagai forum internasional, seperti Religion of Twenty (R20) dan ISORA.
PBNU juga melakukan diplomasi dengan sejumlah negara serta mengerahkan aksi kemanusiaan global melalui LAZISNU.
Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas peran NU dalam membawa nilai Islam Rahmatan lil ‘Alamin ke ruang dialog internasional.
Pada saat yang sama, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat kontribusi NU terhadap berbagai persoalan kemanusiaan global.
Namun, orientasi global tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab NU terhadap Indonesia.
“Tidak bisa kita berpikir tentang NU, kecuali pada saat yang sama kita berpikir dan bertindak tentang Indonesia,” kata Gus Yahya.
Muktamar ke-35 NU yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa” akan menjadi salah satu momentum penting dalam mematangkan arah pembangunan NU menuju Visi NU 2051.
PBNU menargetkan dua dokumen strategis sebagai bagian dari agenda tersebut.
Pertama, Roadmap 25 Tahun NU, yakni peta jalan integratif untuk memastikan seluruh lembaga dan badan otonom memiliki arah pembangunan organisasi yang selaras dalam jangka panjang.
Kedua, Piagam Nilai Keulamaan, yakni dokumen panduan mengenai otoritas keilmuan dan otoritas dakwah. Dokumen tersebut ditujukan untuk membantu warga menghadapi derasnya informasi keagamaan di era digital. Selain itu, piagam tersebut diharapkan menjadi rujukan publik dalam mengenali penceramah yang memiliki landasan sanad yang sah.
PBNU juga menggarisbawahi penguatan kemandirian ekonomi melalui unit usaha strategis NUCONOMIC.
Integrasi teknologi juga akan diperluas hingga tingkat desa untuk mendukung kemandirian organisasi yang halal dan transparan.
Setelah lima tahun membangun berbagai fondasi organisasi, tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi tersebut terinstitusionalisasi dan dapat berjalan secara konsisten hingga tingkat cabang dan ranting.
Kesinambungan transformasi dinilai penting agar sistem yang telah dibangun tidak berhenti sebagai program di tingkat pusat.
Sistem tersebut diharapkan berkembang menjadi mekanisme organisasi yang dapat berjalan secara permanen.
Orientasi itu mencakup perluasan implementasi sistem digital, penguatan kaderisasi, tata kelola yang semakin akuntabel, serta pembangunan kemandirian ekonomi organisasi.
Dengan demikian, agenda berikutnya bukan sekadar melanjutkan program, melainkan memastikan perubahan yang telah dimulai benar-benar mengakar dalam struktur dan budaya kerja organisasi.
“Tujuan akhir dari transformasi ini adalah menciptakan sistem tata kelola dan kemandirian ekonomi yang bekerja secara otomatis. Dengan begitu, manfaat kehadiran NU sebagai institusi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat Ranting di desa-desa,” ujar Gus Yahya.
Memasuki abad kedua, tantangan NU bukan semata-mata menjaga kebesaran organisasi. Lebih dari itu, kebesaran tersebut harus ditopang oleh sistem, kader, tradisi keulamaan, dan arah pembangunan jangka panjang yang mampu menjawab kebutuhan umat sekaligus bangsa.
