Rektor UIN Banten Prof Ishom Usulkan UKT PTKIN 2026 Tak Naik, Ini Pertimbangannya

Selain itu, ucap Prof Ishom, forum turut membahas penetapan tarif khusus untuk sejumlah program baru di lingkungan PTKIN. 

Program tersebut meliputi program kerja sama, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), double degree, pembelajaran jarak jauh (PJJ), hingga kelas internasional.

Menurut Prof Ishom, kampus PTKIN yang membuka program-program tersebut diberikan ruang untuk menetapkan tarif UKT tersendiri sesuai karakteristik layanan akademik yang diberikan.

"Ada Klausul Peninjauan UKT
Ishom menambahkan, draf aturan UKT tahun ini juga memuat klausul peninjauan kembali tarif UKT," katanya.

Ketentuan tersebut dinilai penting sebagai payung hukum bagi pimpinan PTKIN dalam mengambil kebijakan atas pengajuan banding UKT oleh mahasiswa.

"Dengan mekanisme itu, proses evaluasi besaran UKT dapat dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel," ucap dia.

Dalam pembahasan juga dijelaskan bahwa UKT diperhitungkan berdasarkan layanan langsung yang diterima mahasiswa. Sementara itu, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSOPT) dihitung berdasarkan layanan langsung dan tidak langsung.

Secara umum, UKT PTKIN 2026 dinilai masih relatif rendah dan belum sepenuhnya menutup komponen SSOPT yang harus ditanggung perguruan tinggi.

Sementara itu, Ketua Forum Wakil Rektor II PTKIN, Prof Safari, menegaskan bahwa penerapan iuran UKT sebesar 100 persen hingga semester 12 memiliki dasar rasional. Pihaknya mendorong mahasiswa lulus tepat waktu dalam delapan semester agar beban SSOPT dapat ditekan.

“Kalau mahasiswa menambah waktu studi sampai semester 12 maka hal itu akan menambah beban SSOPT. Makanya mereka dibebani iuran 100 persen,” pungkasnya.