Eks Dirjen PHU Hilman Latief (duduk di kursi paling kanan) saat menjadi saksi sidang lanjutan kasus kuota haji tambahan 2024 di PN Jakpus, Kamis (24/9/2026). (Foto: Ahdori/Erakini).
JAKARTA, (ERAKINI) - Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengungkap bahwa pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk jemaah haji khusus merupakan arahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Hilman saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Dalam persidangan, hakim meminta Hilman menjelaskan kembali keterangannya mengenai peristiwa pada 27 November 2023.
Hakim meminta penjelasan tersebut lantaran dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hilman tidak menyebut nama Presiden Joko Widodo ketika menjelaskan mengenai arahan pembagian kuota 50:50. Sementara dalam persidangan, Hilman menyebut pembagian kuota tersebut merupakan arahan Presiden.
Hakim ketua Ni Kadek Susantiani kemudian meminta Hilman memberikan keterangan secara jelas sesuai dengan apa yang benar-benar diketahuinya.
"Harus jelas ya, Pak. Jadi kan ini kan sesuatu hal yang harus Saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya, karena ini kan nasib orang, Pak. Iya, jangan dalam hal ini jangan saling lempar lempar lempar apa sih, lempar masalah, seperti itu," kata hakim.
"Jadi yang benar-benar Saudara ketahui pada saat itu, gitu loh, Pak. Jangan Saudara tambahkan dan jangan Saudara kurangi. Ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah Saudara juga tadi, seperti itu," lanjutnya.
"Baik. Jadi saya tanyakan sekali lagi untuk tidak ditanyakan lagi oleh tim advokat yang lain, bahwa pada saat menjelang ketika Saudara menjemput terdakwa Yaqut di pelataran..." tanya hakim.
"Itulah pertama kali Pak Menteri menyatakan menyatakan ada pesan. Coba, bahasa Saudara apa pada saat yang Saudara tangkap pada saat itu?" lanjut hakim.
Hilman kemudian menjawab bahwa pesan tersebut berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan secara 50:50.
"Ya itu 50-50 arahan Presiden," jawab Hilman.
"50-50 arahan Presiden. Ya, terus? Baru kemudian yang lainnya. Berarti yang Saudara tambahkan di keterangan ini memang itu arahan dari Presiden, seperti itu. Presidennya siapa?" tanya hakim.
"Pak Joko Widodo. Baik, begitu, ya. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya setelah itu, ya. Gitu, ya?" ujar hakim.
"Baik, Bu," jawab Hilman.
Dalam perkara ini, Hilman Latief dan Staf Teknis Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Nasrullah Jasam dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Keduanya memberikan kesaksian untuk empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
Keempat terdakwa tersebut yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.