Listyo Sigit Siapkan Aturan Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri

Ia menambahkan, penugasan anggota Polri di instansi sipil hanya dapat dilakukan pada bidang yang berkaitan dengan fungsi kepolisian, seperti penegakan hukum dan pengawasan.

Selain itu, Listyo menegaskan kehadiran anggota Polri di lembaga sipil tidak dimaksudkan untuk mengganggu sistem regenerasi maupun struktur organisasi instansi yang bersangkutan.

"Sepanjang dibutuhkan dan sesuai dengan fungsi yang berkaitan dengan tugas kepolisian, kami akan melaksanakan penugasan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar revisi UU Polri juga membuka ruang bagi kalangan profesional sipil untuk menduduki sejumlah jabatan strategis nonoperasional di lingkungan kepolisian.

Menurut Pigai, jabatan yang dapat diisi profesional sipil antara lain bidang administrasi, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, inspektorat, personalia, transformasi digital, hingga tata kelola organisasi.

"Saya usulkan salah satu materi revisi UU Polri adalah dibukanya peluang bagi kalangan sipil untuk mengisi jabatan tertentu yang tidak berkaitan langsung dengan tugas operasional kepolisian," kata Pigai dalam keterangannya, Jumat (5/6).

Pigai menilai keterlibatan profesional sipil dalam jabatan strategis nonoperasional sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara demokratis serta dapat memperkuat profesionalisme dan tata kelola institusi kepolisian.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan mengingat selama ini anggota Polri memiliki peluang untuk menduduki sejumlah jabatan strategis di kementerian dan lembaga negara.