Profil Jimly Asshiddiqie, Eks Ketua MK yang Kini Pimpin Komisi Percepatan Reformasi Polri

Profil Jimly Asshiddiqie 
Dirangkum dari berbagai sumber, Jimly Asshiddiqie dikenal luas sebagai akademisi dan pakar hukum tata negara yang berperan penting dalam reformasi hukum dan ketatanegaraan Indonesia pasca-Orde Baru. 

Dia lahir di Palembang pada 17 April 1956. Selama ini Jimly dikenal sebagai sosok sentral di balik lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jimly meniti karier akademik di Universitas Indonesia (UI), tempat ia meraih gelar sarjana dan magister hukum masing-masing pada 1982 dan 1987. Gelar doktor ia peroleh pada 1990 dari UI dan Universiteit Leiden, Belanda, melalui program doctor by research. 

Delapan tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UI. Sebagai akademisi, Jimly dikenal produktif menulis. Lebih dari 65 buku dan ratusan makalah telah ia hasilkan. 

Pemikirannya banyak memperkaya wacana ketatanegaraan, antara lain melalui karya Green Constitution, Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Sosial, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, serta Konstitusi Keadilan Sosial.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Jimly dipercaya memimpin Kelompok Reformasi Hukum dalam Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada 1998. Dalam tim tersebut, ia bekerja bersama Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Kelompok Reformasi Politik.

Jimly juga berperan dalam penyusunan berbagai rancangan undang-undang bidang politik dan hukum, termasuk RUU Mahkamah Konstitusi. Setelah undang-undang itu disahkan, ia dipercaya menjadi hakim konstitusi generasi pertama dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008.

Di bawah kepemimpinannya, MK berkembang menjadi lembaga peradilan konstitusional yang modern dan dipercaya publik. Jimly dinilai sebagai peletak dasar sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

Usai menjabat Ketua MK, Jimly terus berkecimpung dalam berbagai lembaga negara. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan KPU (2009-2010), Ketua DKPP (2012-2017), Ketua Dewan Penasihat Komnas HAM (2013-2018), Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (hingga 2020), serta Ketua Dewan Penasihat KPPU hingga 2024.

Selain aktif di pemerintahan, Jimly mendirikan Jimly School of Law and Government (JSLG), lembaga pendidikan kepemimpinan hukum dan politik yang bertujuan mencetak generasi pemimpin berintegritas.

Atas pengabdiannya, Jimly dianugerahi sejumlah tanda kehormatan negara, antara lain Bintang Mahaputera Utama (1999), Bintang Mahaputera Adipradana (2009), dan Bintang Penegak Demokrasi Utama (2018).