Kasus Korupsi MBG, Kejagung Masih Lanjutkan Penggeledahan di Sejumlah Lokasi

"Kalau perkembangan, sampai saat ini kami masih melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Lokasinya nanti akan kami umumkan, tetapi belum bisa kami sampaikan sekarang," kata Syarief, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan intensif yang tengah dilakukan penyidik. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat serta rumah para tersangka.

Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga terus memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut, termasuk pihak vendor yang diduga terkait dengan pelaksanaan program MBG.

Penyidik Jampidsus Kejagung sebelumnya menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG. Ketiga orang tersangka yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung (LP), serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya (SS).

Para tersangka menunjuk yayasan-yayasan bermasalah sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan-yayasan yang ditunjuk dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Uayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Yayasan-yayasan tersebut diantaranya dimiliki oleh DH, SS dan LP.

Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, ketiga tersangka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN, juga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan. 

Sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG, di antaranya pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan Rp1 triliun  dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor, karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up.

Kemudian, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, serta pengadaan TV 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.