DPRD Minta Harvey Moeis Dihapus dari Daftar Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Pemprov Jakarta

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda, dengan tegas meminta Pemprov Jakarta untuk segera mencabut bantuan iuran BPJS Kesehatan yang diterima oleh keluarga Harvey Moeis. Oman mengungkapkan keheranannya mengapa seorang pengusaha kaya raya bisa mendapatkan bantuan tersebut.

"Heran juga, masa sekelas pengusaha, BPJS-nya dibayari Pemprov. Seharusnya bayar sendiri," ujar Oman kepada wartawan pada Selasa (31/12/2024) lalu.

Oman mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan BPJS Kesehatan dan menghapus nama-nama yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

"Saya mendukung dan mendesak agar segera validasi dan cleansing data penerima PBI," tambahnya.

Selain itu, anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PKS, Abdul Aziz, juga menyoroti masalah ini. Aziz menekankan bahwa data BPJS Kesehatan harus transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia berharap Pemprov DKI segera memperbaiki data penerima bantuan BPJS yang tidak tepat sasaran.

"Data BPJS harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Kami berharap Pemda DKI dapat segera menindaklanjuti temuan ini sebagai pemicu untuk melakukan audit seluruh data PBI," ungkap Aziz.

Aziz menambahkan bahwa orang-orang yang mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri harus dihapuskan dari daftar penerima bantuan iuran. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Data yang seperti ini harus segera dibersihkan dari PBI agar PBI dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.

Sebagai informasi, Harvey Moeis dan Sandra Dewi telah terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan sejak 2018. Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa seharusnya iuran untuk pasangan ini dibayar mandiri, bukan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Ini yang sedang kita follow up (apakah setelah pergub direvisi nama akan hilang dari daftar BPJS). Logikanya adalah kalau untuk Pak Harvey Moeis dan Ibu Sandra Dewi, atau warga yang sekelas mereka, masuknya bukan ke JKN yang dibiayai PBI, tetapi harusnya itu adalah yang mandiri," jelas Teguh kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (30/12/2024).