Kemenimipas Perketat Pengawasan Visa Ziarah untuk Berhaji

Secara khusus, program Mecca Road yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi berbentuk layanan percepatan keimigrasian sehingga ketika berangkat atau datang dari Arab Saudi, para jamaah haji tidak berada dalam satu antrean panjang dengan penumpang lainnya.

Pertemuan tersebut juga mencatat keberhasilan program layanan imigrasi, seperti M-Paspor, Eazy Passport, dan layanan paspor simpatik yang memudahkan pengurusan dokumen perjalanan haji.

Untuk mendukung upaya pemberantasan haji ilegal, Kemenimipas dan BPH menyepakati bahwa pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BPH.

Lebih lanjut, Agus menegaskan pentingnya kerja sama diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota haji. Dia berharap penyelenggaraan haji di tahun mendatang berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kita harus terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, termasuk mempertimbangkan asas resiprokal untuk mempercepat proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji," ucapnya.

Sementara, Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, penggunaan visa ziarah untuk berhaji kerap mengganggu sistem resmi penyelenggaraan haji.

"Kami telah mencatat sekitar 20.000 WNI yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan haji, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akomodasi di Arab Saudi," kata Irfan.

Menurut Irfan, kondisi tersebut merugikan jemaah yang secara resmi berangkat dengan visa haji. Apalagi fasilitas akomodasi yang terbatas, seperti alokasi konsumsi maupun fasilitas bermalam di Mina, turut menampung jemaah dengan visa ziarah atau bukan dengan visa haji.

Terkait Mecca Road, Irfan menyatakan hal itu dirancang untuk mempercepat proses keimigrasian bagi jemaah haji. Meski program ini telah berjalan, dibutuhkan landasan hukum dan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi agar lebih optimal.