KPK Tahan 8 Orang Terkait OTT di BPN Bogor, Ada Orang Kepercayaan Nusron Wahid

Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri sebagai tersangka. Tiga tersangka lainnya yakni Muhammad Fakhry, Erwin selaku orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Rizal Pahlefi.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedelapan orang tersangka di atas untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sebelumnya, dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 19 orang, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta sejumlah pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Achmad Taufik menjelaskan, OTT tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK berdasarkan laporan masyarakat.

"Jadi kami pastikan kembali bahwa peristiwa tangkap tangan itu memang sebenarnya masuk dalam lingkup kegiatan penyelidikan, tetapi bukan ditujukan kepada target-target tertentu," kata Achmad Taufik.

Menurut dia, kegiatan penyelidikan KPK dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari wawancara, profiling, undercover, hingga observasi. Dalam proses tersebut, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi hingga akhirnya terjadi peristiwa tertangkap tangan.

"Artinya memang tidak disasar pihak-pihak tertentu. Jadi memang murni kegiatan penyelidikan," ujarnya.

Achmad Taufik menjelaskan, dalam OTT pada Senin (14/9/2026), tim KPK mengamankan 19 orang yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Seluruhnya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

Dari 19 orang tersebut, mereka yang diamankan antara lain LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1; TRD selaku Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Kota; ZNM selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1; serta SM selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.

KPK juga mengamankan WIL, pensiunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang pernah menjabat sebagai asisten di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, serta SR selaku sekretaris pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, terdapat ADR selaku Direktur Utama PT Summarecon, LT selaku Finance Director PT Summarecon Agung Tbk, YR selaku pengacara Direktur Utama Summarecon, LEV dan YAS selaku pihak swasta, serta ARF, ERW, FEZ, dan MF yang disebut sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Dua orang lainnya yang turut diamankan yakni SUP selaku pengemudi, PDJ selaku pengemudi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, serta JDP selaku pihak swasta.

Dugaan Suap Pengurusan Sertifikat

Achmad Taufik mengatakan, perkara tersebut bermula dari laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dugaan korupsi itu berkaitan dengan pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

Menurut KPK, sebagian tanah tersebut masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM atas tanah tersebut.

Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, Kakanwil ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menjadi pihak tergugat.

"Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Selanjutnya ahli waris mengajukan blokir atas SHGB Summarecon," kata Achmad Taufik.

Di sisi lain, para ahli waris mencabut gugatan yang sebelumnya diajukan ke PTUN Bandung.

Setelah itu, terjadi komunikasi antara YA, pihak swasta yang disebut sebagai perantara pihak Summarecon, dengan ERW, pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Dalam komunikasi tersebut, ERW disebut menyampaikan bahwa SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 dapat membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB yang menjadi objek sengketa.

Namun, SON disebut tidak bersedia melakukannya kecuali mendapatkan arahan dari atasannya.

"Ini yang kemudian awal menjadi permasalahan yang dilaporkan," ujar Achmad Taufik.

YA dan LEV kemudian mendekati ERW agar membantu berkomunikasi dengan SON terkait permohonan pembukaan blokir dan pemecahan HGB tersebut.

Pada awal Agustus 2026, KPK menduga terjadi pembicaraan mengenai permintaan uang dalam pengurusan tersebut.

"Untuk pembukaan blokir dan/atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon yang tadi ada sengketanya, SON melalui ERW meminta fee dengan kode '2' yang diduga sejumlah Rp2 miliar," tuturnya.

Menurut dia, kode "2" digunakan dalam komunikasi antara YA dan LEV untuk menyebut permintaan uang sebesar Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.

"Jadi terjadi negosiasi karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, pada 27 Agustus 2026, ADR selaku Direktur Utama Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW.

"Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026," kata Achmad Taufik.