Pembentukan Prodi Manajemen Pesantren di PTKIN Jadi Salah Satu Agenda Kemenag 2027

JAKARTA, (ERAKINI) - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan sejumlah agenda strategis tahun 2027. Di antaranya adalah dorongan pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan hingga pembentukan Program Studi (Prodi) Manajemen Pesantren di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Kemenag mendorong pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan dan pengasuhan santri. Agenda ini direncanakan kembali diperjuangkan pada 2027 agar kontribusi tenaga kepengasuhan memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih memadai.

Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, menilai tenaga kepengasuhan memiliki peran strategis dalam kehidupan pesantren. Mereka tidak hanya mendampingi santri di luar jam pembelajaran formal, tetapi juga terlibat dalam proses pembentukan karakter, pembiasaan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kemandirian santri sehari-hari.

Namun, besarnya tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya diikuti dukungan pembiayaan yang memadai. Karena itu, pemerintah berupaya membuka ruang agar keberadaan dan kontribusi tenaga kepengasuhan mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan penguatan pesantren.

"Pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan pada 2027,” katanya dalam Rapat Koordinasi Program Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Tangerang Selatan, Sabtu (14/11/2026).

Selain penguatan kesejahteraan tenaga kepengasuhan, Basnang juga menyampaikan sejumlah agenda strategis Direktorat Jenderal Pesantren yang akan didorong pada 2027. Di antaranya adalah fasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren serta penguatan riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Menurutnya, pengembangan Program Studi Manajemen Pesantren menjadi langkah penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas akademik dan kompetensi profesional dalam mengelola pesantren. Sementara itu, keberadaan Pusat Kajian Pesantren di lingkungan PTKIN diharapkan mampu memperkuat basis data, penelitian, dan pengembangan berbagai potensi pesantren, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.

“Pesantren memiliki potensi yang sangat besar dan membutuhkan dukungan keilmuan serta kajian akademik yang berkelanjutan. Karena itu, kita perlu membangun sinergi dengan PTKIN melalui pengembangan Program Studi Manajemen Pesantren dan pembentukan Pusat Kajian Pesantren,” ungkap Basnang.

Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menjadi mitra dalam pengembangan pendidikan pesantren, tetapi juga berperan aktif dalam menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pesantren secara berkelanjutan.

Basnang menegaskan bahwa kehadiran negara dalam mendukung pesantren tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana maupun penyelenggaraan pendidikan formal. Dukungan juga perlu menjangkau sumber daya manusia, pengembangan keilmuan, serta penguatan tata kelola pesantren.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, menekankan pentingnya penguatan kompetensi tenaga kepengasuhan pesantren. Menurutnya, musyrif, musyrifah, mudabbir, pembina asrama, maupun sebutan lain yang selama ini digunakan pesantren merupakan bagian dari ekosistem pendidikan yang perlu terus diperkuat.

Mastuki menjelaskan, penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK) tenaga kepengasuhan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pengasuhan, bukan menyeragamkan sistem atau mengubah tradisi yang telah tumbuh di masing-masing pesantren.

"Standar ini bukan pengaturan yang rigid, tetapi kerangka kompetensi yang dapat digunakan oleh seluruh pesantren dengan tetap mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik yang beragam,” demikian arah pemikiran yang disampaikan Mastuki.

Ia menegaskan, keberagaman pesantren harus tetap dijaga. Penyusunan standar kompetensi tidak boleh mematikan kekhasan, kultur, maupun praktik pengasuhan yang telah berjalan. Bahkan, standar tersebut perlu mempertimbangkan kondisi pesantren yang masih dalam tahap awal pengembangan.
Dengan demikian, penguatan kompetensi diharapkan berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Tenaga kepengasuhan yang telah menjalankan tugasnya tetap menjadi bagian dari sistem pesantren, sementara standar kompetensi menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu.

Penguatan kompetensi tenaga kepengasuhan menjadi penting karena proses pendidikan di pesantren berlangsung jauh melampaui ruang kelas. Kehidupan asrama merupakan ruang pembelajaran yang membentuk kebiasaan, tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, dan karakter santri.

Dalam konteks tersebut, tenaga kepengasuhan memiliki posisi strategis sebagai pendamping santri dalam menjalani keseharian. Kualitas interaksi antara pengasuh dan santri turut menentukan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang santri.

Karena itu, penguatan kesejahteraan melalui insentif perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi. Keduanya menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengasuhan pesantren yang semakin berkualitas tanpa menghilangkan tradisi dan otonomi kelembagaan.

Melalui berbagai agenda penguatan pada 2027, Direktorat Jenderal Pesantren berharap ekosistem pesantren semakin berkembang, baik dari sisi kesejahteraan sumber daya manusia, kualitas pendidikan, tata kelola, maupun pengembangan keilmuan. Tenaga kepengasuhan bukan sekadar pendamping kehidupan asrama, melainkan bagian penting dari proses pendidikan yang turut menentukan lahirnya generasi santri yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.