Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) menyampaikan keterangan konferensi pers terkait hasil rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Foto: Antara/Tri Meilani Ameliya
JAKARTA, (ERAKINI) – Pemerintah menetapkan keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Sejumlah menteri dan kepala lembaga langsung menggelar rapat koordinasi (rakor), di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Rakor yang dipimpin Menko Bidang PanganZulkifli Hasan (Zulhas) itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Turut hadir Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang.
Sesuai hasil rakor, Zulhas mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap juru masak di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak.
“Salah satu evaluasi utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak, tidak hanya di lokasi yang terjadi kasus, tetapi juga di seluruh SPPG,” ujar Zulhas) dalam konferensi pers seusai rakor, dikutip dari Antara.
Selain evaluasi juru masak, pemerintah juga menutup sementara SPPG yang bermasalah untuk memastikan keamanan makanan MBG. Seluruh SPPG diwajibkan mensterilisasi peralatan makan dan memperbaiki proses sanitasi, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah.
SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) agar dipastikan memenuhi standar kebersihan dan keamanan penyajian makanan.
Zulhas menegaskan, insiden keracunanMBG bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.
“Keselamatan anak adalah prioritas utama. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan peningkatan kualitas pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Menurut Zulhas, usai tiba di tanah air, Presiden langsung menggelar rapat bersama jajaran menteri untuk membahas program MBG. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Kumpulkan Semua Kepala Daerah
Sementara itu, Mendagri akan menggelar rapat secara virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9) besok, untuk menindaklanjuti sekaligus merumuskan langkah pencegahan keracunanMBG.
"Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekretaris daerah," kata Tito Karnavian.
Kata Tito, rapat dengan kepala daerah itu akan menghadirkan sejumlah nara sumber, di antaranya Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pengurusan SHLS Dipercepat
Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan mempercepat pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) untuk memastikan semua SPPG memenuhi standar kebersihan dan pembuatan makanan MBG.
Selain penerbitan SLHS, Menkes juga menyampaikan bahwa pemerintah menyempurnakan langkah menjamin keamanan makanan dalam Program MBG dengan mengontrol setiap proses penyediaan makanan.
"Kami tadi sudah bersama-sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi (kasus keracunan)," kata Menkes.
