Anggota Kabinet Merah Putih saat retret di Akmil Magelang beberapa waktu lalu. Foto: Dok BPMI Setpres
JAKARTA, (ERAKINI) - Agenda retret kepala daerah terpilih di Akmil Magelang mendapat sorotan karena berlangsung di tengah efisiensi anggaran. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 itu viral di media sosial.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa anggaran retret untuk para kepala daerah terpilih pada 21-28 Februari 2025, merupakan ranah Kemendagri. "Ke Kemendagri ya, Kemendagri ya," ujar Hasan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menurut Hasan, anggaran untuk retret berasal dari Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda). "Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah. Detailnya tapi tanya sama Kemendagri," ucapnya.
Anggaran retret kepala daerah terpilih kini tengah menjadi sorotan di media social. Unggahan itu pertama kali dibagikan oleh Pendiri WatchDoc, Dandhy Laksono, di akun X pribadinya, Rabu (12/2/2025). Dandhy mengunggah surat edaran tersebut dan menulis rincian biaya yang harus dikeluarkan.
Dandhy menyoroti biaya per harinya sebesar Rp2.750.000 per orang. Jika dikalkulasikan, maka masing-masing kepala daerah akan menghabiskan biaya Rp22 juta.
"Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari. PT Lembah Tidar Indonesia. 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar belum termasuk ajudan dan staf," cuitnya.
Salah satu poin dalam surat edaran tersebut, tertulis biaya yang dibebankan kepada APBD masing-masing pemerintah daerah meliputi akomodasi dan konsumsi, hingga transportasi menuju Magelang. Sesuai SE Mendagri tersebut, retret akan dilaksanakan selama delapan hari.
Dandhy juga mengunggah foto soal rundown acara glamping kepala daerah itu. Seperti Upacara Penyambutan, Pelatihan Baris Berbaris, Tata Upacara dan Keprotokolan, Ishoma, dan Ramah Tamah.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto sebelumnya menyebutkan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah menyesuaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.
Maka itu, pelaksanaan kegiatan dipangkas dari semula direncanakan 14 hari menjadi 8 hari.Terkait jumlah anggaran, Bima menyebut masih dihitung.
Menurut Bima, pembekalan kepala daerah merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak lama. Hanya lokasinya kini dipindah ke Akmil Magelang.
Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), biasanya melaksanakan pembekalan selama dua minggu. Ditambah lagi pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) selama satu hingga dua bulan.
Bima menegaskan pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ini sangat penting, sebab tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan.