BNI Tak Hadiri Mediasi, Gugatan Hilangnya Dana Nasabah Rp6,5 Miliar Berlanjut

“Tidak ada pembahasan pokok perkara, tidak ada dialog, tidak ada jawaban substansial. Padahal, ini menyangkut hak klien kami yang dananya diblokir,” tuturnya.

Safitri menjelaskan, jawaban tergugat pada kesempatan sebelumnya hanya bersifat administratif dan belum menjawab tuntutan utama penggugat, yakni kejelasan dan pengembalian dana Rp6,5 miliar.

Karena BNI mangkir, mediasi berikutnya dijadwalkan pada Rabu, 24 Desember 2025, dan akan digelar secara daring melalui Zoom atau conference call.

Sementara itu, PT Global Jaya Raya selaku tergugat kelima telah menyampaikan tanggapan resmi atas resume dan usulan perdamaian yang diajukan penggugat. 

Melalui surat bernomor 030/SP-GJR/XII/2025 kepada Co Mediator Jandri Onasis Siadari, SH, LLM, PT GJR menyatakan komitmennya mendukung penyelesaian sengketa melalui musyawarah sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016.

Direktur PT GJR Kusmianto menyatakan, sejak awal proses hukum, posisi perusahaan sejalan dan tidak terpisahkan dari Tergugat I hingga Tergugat IV. 

“Tergugat V mendukung perdamaian sepanjang disepakati bersama oleh seluruh tergugat dan tidak menimbulkan pengakuan kesalahan sepihak,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

PT GJR juga menegaskan, kesepakatan perdamaian harus bersifat final dan mengikat serta meniadakan tuntutan hukum lanjutan. 

Selain itu, kesepakatan harus ditandatangani oleh penggugat dan seluruh tergugat. Untuk substansi yang berkaitan dengan kebijakan perbankan, PT GJR menyerahkan pembahasan teknis kepada Tergugat I hingga Tergugat IV. Namun, jika perdamaian tidak tercapai, PT GJR menyatakan siap melanjutkan proses hukum.

Kronologi pemblokiran rekening milik RH

Kuasa hukum RH lainnya, Meitha Wila Roseyani, mengungkapkan kronologi sengketa yang bermula dari pemblokiran dana proyek. RH diketahui menjalin kerja sama proyek dengan salah satu kementerian melalui PT GJR dan membuka rekening khusus proyek di BNI Cabang Fatmawati.

Saat pembukaan rekening, BNI disebut memberikan jaminan bahwa rekening proyek berdiri sendiri dan tidak akan dikaitkan dengan kewajiban PT GJR lainnya. 

“BNI secara tegas menyatakan rekening itu aman dan tidak akan teresorb dengan utang PT GJR yang lain,” ujar Meitha.

Pada praktiknya, pencairan dana termin pertama berjalan lancar. Namun, pada termin kedua, dana diblokir oleh RCC BNI dengan alasan adanya utang PT GJR. Upaya pencairan melalui cek dilakukan hingga dua kali, tetapi gagal. 

Sementara itu, pada termin ketiga, RH memindahkan rekening proyek ke bank lain dan dana dapat dicairkan tanpa kendala.

“Termin pertama bisa, termin ketiga juga bisa. Hanya termin kedua yang diblokir di BNI. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya perlakuan sepihak,” ujar Meitha.

Meitha menilai, dana kliennya secara faktual digunakan untuk menutup kewajiban PT GJR kepada BNI, meski sebelumnya telah dijanjikan tidak akan ada pengaitan rekening.

Atas kejadian tersebut, RH menggugat lima pihak, termasuk BNI dan PT GJR. Dalam gugatan ini, penggugat hanya menuntut pengembalian dana pokok sebesar Rp6,5 miliar tanpa bunga, denda, maupun tuntutan tambahan. 

“Klien kami hanya meminta haknya dikembalikan. Tidak lebih,” kata Meitha.