Tuduhan ini dianggap memiliki kesamaan mencolok dengan pembantaian Rwanda, di mana ratusan ribu orang dibantai atas dasar etnis.
Navi Pillay, mantan hakim dari Afrika Selatan yang pernah memimpin pengadilan internasional atas genosida Rwanda 1994 dan pernah menjabat sebagai Kepala Hak Asasi Manusia PBB, menegaskan bahwa meskipun proses keadilan berjalan lamban, tidak ada yang mustahil. “Selamanya terasa mustahil sampai akhirnya terlaksana,” katanya, mengutip semangat perjuangan Nelson Mandela.
Penyelidikan ini dilakukan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) yang diketuai oleh Pillay—badan investigasi yang independen, bukan representatif resmi dari PBB. Dalam laporan terbarunya, COI menyimpulkan bahwa “genosida sedang berlangsung di Gaza,” sebuah klaim yang ditolak keras oleh pemerintah Israel.
Laporan tersebut menuding bahwa Presiden Israel, Isaac Herzog; Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu; dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant; telah secara terbuka memicu atau mendukung tindakan-tindakan yang menurut penyelidik mengarah pada genosida.
Israel pun membantah tuduhan tersebut dengan menyebut laporan itu mengandung distorsi fakta dan keliru. Namun Pillay membandingkan kejadian di Gaza sekarang dengan apa yang terjadi di Rwanda. Di Rwanda, sekitar 800.000 warga, terutama etnis Tutsi dan Hutu moderat, dibantai secara sistematis. Pillay menyebut bahwa kemiripan dalam metode—termasuk dehumanisasi—terlalu nyata untuk diabaikan.
Menurut Pillay, warga Palestina diperlakukan sebagai sasaran kelompok, dan penghilangan kemanusiaan terhadap mereka terlihat dalam retorika resmi yang menyebut mereka “binatang”—paralel mengerikan dengan propaganda dehumanisasi terhadap Tutsi yang dulu menyebut mereka “kecoak.”
Bukti dan Dampak dari Kekerasan
Dalam sidang penyelidikan, Pillay mengatakan bahwa menyaksikan rekaman korban sipil—termasuk dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan, pelecehan terhadap tenaga medis, dan kesewenang-wenangan yang disertai pelecehan—telah meninggalkan bekas yang mendalam. Ia menyebut melihat video‐video tersebut sebagai pengalaman yang traumatis.
Komisi ini berencana menyusun daftar para tersangka pelanggaran HAM di Gaza, termasuk mereka yang secara langsung atau secara tidak langsung terlibat, baik pejabat Israel maupun pihak yang mendukung tindakan militer Israel.
Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang, Pillay mengakui bahwa lembaga internasional ini bukanlah badan yang dapat menangkap orang dengan sendirinya—tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri.
Selain itu, tim penyelidik juga menghadapi tekanan politik dan tuduhan bias serta antisemitisme yang mereka bantah. Media sosial dan beberapa negara mendesak agar penyelidik dikenai sanksi, tetapi menurut Pillay, ini tidak menghentikan kerja mereka.
Pillay menyampaikan bahwa rakyat dan komunitas global memiliki peran penting dalam mendesak pertanggungjawaban. Dia mencontohkan bagaimana di Afrika Selatan—negara asalnya—sistem apartheid yang tampak tak terkalahkan pun akhirnya runtuh ketika komunitas dunia dan warga menolak diam.
Meski usia dan kondisi kesehatan membuatnya harus mundur dari posisi ketua COI pada November nanti, Pillay sudah merancang laporan akhir untuk diserahkan ke Majelis Umum PBB, dan visanya ke New York sudah siap.
Genosida sebagai dugaan serius, komisi menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza memiliki karakter genosida. Selain itu, dehumanisasi terang-terangan, Pemimpin Israel dituding memakai retorika yang merendahkan umat Palestina, layaknya propaganda identik kasus Rwanda. Solidaritas global dan tekanan moral dari masyarakat internasional sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban tidak hanya menjadi wacana.
