Prof Ishom Dukung Manifesto Suci Menag untuk Penyelenggaraan Haji 1446 H

Selain itu, berbagai inovasi turut diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, sistem digital Munakosah yang memungkinkan jemaah mengetahui lokasi dan nomor kamar di asrama haji sejak dua hari sebelum keberangkatan. Hal ini mempercepat proses check-in dan mengurangi penumpukan barang.

Layanan fast track atau Makkah Route juga kembali dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta, Adisoemarmo, dan Juanda. Dengan layanan ini, jemaah tidak lagi mengantre panjang di bandara Arab Saudi dan langsung menuju pemondokan.

Kementerian Agama juga meluncurkan Hajj Command Center (HCC) sebagai pusat kendali data dan pergerakan jemaah, serta menyelenggarakan manasik haji nasional secara hybrid. Tak hanya itu, jumlah petugas haji tahun ini ditingkatkan menjadi 4.420 orang, dua kali lipat dari tahun lalu, guna mengakomodasi kebutuhan lansia yang jumlahnya meningkat.

Ibadah yang Suci, Niat yang Murni

Prof Ishom juga mengingatkan bahwa kesucian layanan haji dari pemerintah perlu diiringi dengan kesucian niat dari para jemaah. 

“Ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual. Maka harus dimulai dengan niat dan cara yang benar,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya ketaatan terhadap regulasi, termasuk kepemilikan visa resmi atau tashrikh yang menjadi syarat wajib dari pemerintah Arab Saudi. Jemaah tanpa visa resmi dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi. Bahkan, sejumlah otoritas keagamaan internasional telah mengeluarkan fatwa bahwa berhaji tanpa visa adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara syar’i.

Dengan semangat manifesto suci, Prof Ishom berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan mabrur bagi seluruh jemaah Indonesia.

“Kita semua berharap, ini menjadi tonggak sejarah baru tata kelola haji Indonesia yang lebih bersih, terukur, dan bermartabat,” tuturnya.

Diketahui, Manifesto Suci disampaikan pertama kali oleh Menteri Agama saat memberikan sambutan dalam BPKH Annual Meeting and Banking Award 2024 di Jakarta, Desember lalu. Dalam pernyataannya, Menag menegaskan bahwa penyelenggaraan haji harus bebas dari penyimpangan karena menyangkut urusan yang bersifat suci.

“Ini bukan sekadar administratif, tapi komitmen moral. Kita ingin haji diselenggarakan dengan cara yang bersih dan amanah,” ujar Nasaruddin saat itu.