JAKARTA, (ERAKINI) — Iran semaki memperkatat kontrol Selat Hormuz. Teheran membuat mekanisme baru yang mengatur transit kapal melalui urat nadi distribusi energi dunia itu.
Pernyataan terbaru dari para pejabat Iran menyebut bahwa kapal harus mengikuti rute yang telah ditentukan dan memperoleh izin untuk melintasi Selat Hormuz.
Menurut laporan Press TV milik pemerintah Teheran pada Selasa (5/5/2026), di bawah sistem tersebut kapal yang akan melewati Selat Hormuz akan menerima email dari alamat yang terkait dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang memberitahukan mereka tentang peraturan transit.
Kapal kemudian diharuskan untuk mematuhi kerangka kerja tersebut sebelum menerima izin transit. Langkah itu dilakukan seiring dengan semakin ketatnya kontrol Iran atas lalu lintas maritim di selat yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) global itu.
Di sisi lain Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf melontarkan peringatan keras terkait konstelasi baru yang telah terbentuk. Melalui unggahan di akun X pribadinya, Qalibaf menilai keamanan pelayaran global kini berada di ujung tanduk akibat pelanggaran gencatan senjata serta blokade laut yang diberlakukan AS dan sekutunya terhadap Iran. “Namun demikian, kejahatan mereka pasti akan berkurang,” ujarnya, dilansir kantor berita Tasnim.
Qalibaf menegaskan, Iran menyadari kondisi ini tidak bisa ditoleransi oleh Amerika Serikat, sembari mengingatkan bahwa Iran “bahkan belum benar-benar memulai” langkahnya.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran tanpa provokasi. Dalam konflik tersebut, Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei serta sejumlah pejabat tinggi militer dilaporkan gugur.
Sebagai respons, Angkatan Bersenjata Iran menggempur posisi militer AS dan Israel melalui serangan rudal dan drone dalam 100 gelombang selama 40 hari, yang diklaim menimbulkan kerusakan besar di kawasan Teluk Persia dan wilayah pendudukan.
Iran juga menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal milik musuh dan sekutunya, lalu memperketat akses dengan mewajibkan izin resmi dari otoritas Iran. Kebijakan ini muncul setelah AS menyatakan akan melanjutkan blokade terhadap kapal dan pelabuhan Iran.
Sementara itu, pejabat senior Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) menegaskan Amerika Serikat gagal mencapai targetnya, meski telah mengerahkan kekuatan penuh selama dan setelah konflik 40 hari tersebut.
Wakil Komandan IRGC untuk Urusan Politik, Yadollah Javani, menyatakan Washington saat ini terus menekan Iran, namun pada akhirnya akan menghadapi kekalahan.
Ia menambahkan, masalah utama Presiden AS Donald Trump kini adalah membuka kembali Selat Hormuz. Namun, berbagai upaya yang dilakukan sejauh ini disebut tidak membuahkan hasil.
Javani juga menyebut Trump tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum 28 Februari, maupun mengubah realitas baru yang kini telah terbentuk di kawasan strategis tersebut.
