Pemkot Semarang Imbau Masyarakat Laporkan Keluhan Pelayanan Publik Lewat Kanal Pengaduan Resmi Lapor Semar Solusi AWP

“Melalui Lapor Semar Solusi AWP, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, kritik, saran, dan aspirasi terkait pelayanan publik,” kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti pada keterangan tertulis Diskominfo Kota Semarang yang diterima, Jumat (23/10/2026).

Laporan yang masuk akan diverifikasi, diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangannya, serta dipantau perkembangan penanganannya berdasarkan prosedur yang berlaku.

Lapor Semar Solusi AWP menjadi salah satu sarana resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya tentang layanan publik di Kota Semarang agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Kami ingin setiap persoalan warga tidak hanya ramai diperbincangkan di media sosial, tetapi juga masuk ke mekanisme pengaduan sehingga bisa menjadi PR bagi OPD untuk menyelesaikan aduan tersebut,” ujarnya

Dengan tegas ia juga meminta seluruh OPD terkait untuk responsif, tidak mengabaikan aduan masyarakat dan bertanggung jawab menuntaskan setiap laporan sesuai kewenangannya karena setiap aduan adalah amanah yang harus ditindaklanjuti.

Kepala Diskominfo Kota Semarang Didik Dwi Hartono menyebut jumlah aduan yang diselesaikan meliputi 809 laporan jalan rusak, 1.025 aduan kerusakan penerangan jalan umum (PJU), 435 aduan terkait bus BRT, 457 aduan parkir, serta 20 rumah tidak layak huni telah diperbaiki.

Dia menyebut, untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pengaduan, Pemerintah Kota Semarang memperkuat pengelolaan Lapor Semar melalui monitoring dan evaluasi berkala, kunjungan ke kantor perangkat daerah, serta penyampaian rekapitulasi pengaduan dalam forum Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dipimpin Wali Kota Semarang.

“Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong koordinasi dan mempercepat tindak lanjut aduan antarperangkat daerah,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, Pemkot Semarang juga melakukan penyempurnaan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan aduan hingga tingkat pelaksana.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memangkas batas waktu maksimal penyelesaian aduan dari 30 hari menjadi 10 hari. Selain pembenahan prosedur, pengembangan sistem Lapor Semar terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan laporan serta memudahkan akses bagi masyarakat dan petugas.

“Dengan capaian penyelesaian 89,4 persen sepanjang 2026, Lapor Semar menjadi salah satu kanal yang dapat dimanfaatkan warga untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik secara resmi,” sambungnya.

Dia meminta masyarakat yang menemukan permasalahan di lingkungan maupun dalam pelayanan pemerintah dapat melaporkannya melalui Lapor Semar Solusi AWP agar aduan tercatat, diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang, dan dipantau tindak lanjutnya.