UMP Jawa Tengah 2026 Naik 7,28 Persen, Jadi Rp2.327.386

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” ujar Luthfi seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis (25/12/2025).

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga menetapkan UMSP 2026 pada 11 sektor industri, di antaranya industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, hingga produk farmasi untuk manusia. Besaran UMSP ditetapkan lebih tinggi dari UMP sesuai karakteristik masing-masing sektor.

Untuk UMK 2026, penetapan dilakukan berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa yang berbeda-beda di tiap daerah. UMK tertinggi di Jawa Tengah pada 2026 ditetapkan di Kota Semarang sebesar Rp 3.701.709, naik sekitar 7,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSK 2026 ditetapkan pada 33 sektor di lima daerah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Luthfi menegaskan, kebijakan upah minimum merupakan bagian dari program strategis nasional, sehingga pemerintah daerah wajib berpedoman pada kebijakan pengupahan pemerintah pusat. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus kepastian hukum bagi dunia usaha.

Ia juga menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan kinerja.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi ketentuan ini agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan,” kata Luthfi.

Menurut dia, penetapan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga kondusivitas daerah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

Selain kebijakan pengupahan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan kebijakan pendukung, antara lain penyusunan Peraturan Gubernur tentang koperasi buruh, penguatan akses transportasi pekerja, penyediaan daycare di lingkungan perusahaan, serta dukungan program perumahan buruh yang terjangkau.

“Harapannya, kesejahteraan buruh meningkat, wilayah tetap kondusif, dan investasi di Jawa Tengah terus berkembang,” ujar Luthfi.