Pemkot Surabaya Kawal Penanganan Kasus Dugaan Penahanan Ijazah Karyawan hingga Tuntas

Karyawan yang dimaksud adalah Nila, yang diketahui telah dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Pelabuhan Tanjung Perak hingga malam hari. Eri menambahkan bahwa Pemkot siap memberikan keterangan bila diperlukan selama proses penyelidikan berlangsung.

“Kami ingin kasus ini diselesaikan secara jelas dan adil. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian,” tegasnya.

Wali kota juga menyampaikan harapannya agar praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tidak lagi terjadi di Surabaya. Menurutnya, segala bentuk persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang adil serta pendekatan kemanusiaan.

"Semua persoalan harus diselesaikan dengan prinsip hukum dan kemanusiaan. Kota Surabaya ini harus menjadi tempat yang aman bagi para pekerja, sekaligus tetap kondusif untuk pertumbuhan investasi,” ujarnya.

Eri juga menekankan bahwa meskipun Nila bukan penduduk Surabaya, Pemkot tetap memberikan pendampingan hukum karena ini menyangkut perlindungan hak pekerja secara universal.

Sementara itu, Kepala Disperinaker Surabaya, Achmad Zaini, membenarkan bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Wali Kota Eri untuk mendampingi Nila dalam membuat laporan polisi serta memastikan proses hukum berjalan hingga terang benderang.

“Pak Wali menekankan pentingnya kejelasan hukum dalam kasus ini. Siapa yang benar harus dibela, dan yang bersalah harus bertanggung jawab,” ungkap Zaini.

Menurut keterangan awal yang disampaikan Nila, ia mengaku sebagai karyawan perusahaan yang diduga menahan ijazahnya. Namun, pihak perusahaan membantah adanya hubungan kerja dan menegaskan bahwa mereka tidak menyimpan dokumen milik Nila.

“Kami akan memastikan kedua belah pihak mendapat keadilan. Proses ini harus dijalankan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pemkot akan terus mengawal hingga ada kepastian hukum,” pungkas Zaini.