Jateng Perketat Alih Fungsi Sawah Guna Jaga Status Lumbung Pangan

Sementara, untuk 2026 ini, produksi padi di Jawa Tengah hingga akhir tahun ditargetkan sebesar 10,5 juta ton. 

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah tersebut mengapresiasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jateng sudah melebihi target minimum 87 persen, sebagaimana ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

Meski demikian, untuk beberapa daerah perkotaan masih terkendala, karena terbatasnya lahan. "Bagi yang sudah memenuhi target LP2B kita harapkan bisa mendapat insentif, sehingga komitmen untuk mempertahankan status itu juga semakin kuat," terangnya. 

Kakung mendorong Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B, supaya adanya kejelasan status lahan tersebut. 

"Dengan begitu, segera diketahui mana lahan yang boleh digunakan untuk investasi, atau mana lahan yang memang benar-benar tidak boleh dialihfungsikan," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini. 

Kakung menambahkan, penetapan LSD dan LP2B harus dilihat secara holistik. Dia mencontohkan kasus di Kota Surakarta yang sudah tidak ada lahan lagi, maka tidak bisa dipaksakan.

 "Jadi harus dilihat secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan mekanisme bagaimana bisa disubsidi oleh daerah lain. Target 87 persen itu harus dilihat kecukupan provinsi juga," katanya. 

Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, harap Kakung, juga semakin baik, terutama di sektor pertanahan dan tata ruang. "Dengan demikian, ada semacam mitigasi berbagai persoalan sejak dari hulu. Jangan sampai ketika sudah menjadi konflik dan sengketa, baru kemudian kita berbenah," tandasnya.