Siap-siap! Alih Fungsi Sawah Bakal Disanksi, Mengganti hingga 3 Kali Lipat

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa aturan ini difokuskan pada penanganan lahan sawah yang sudah terlanjur berubah fungsi. Besaran penggantian akan disesuaikan dengan tingkat produktivitas lahan yang terdampak.

"RPP teknisnya nanti untuk denda, lagi dirumuskan sekarang. Misalnya, kalau dia memakai sawahnya yang produktif ada irigasinya maka dia harus ganti tiga kali (lipat), atau bagaimana nanti lagi dirumuskan,” ujar Zulkifli saat rapat koordinasi di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan data sementara, sejak 2019 hingga 2025 terdapat hampir 600 ribu hektare sawah yang telah beralih menjadi nonsawah. Sementara itu, data periode 2010–2019 masih dalam proses pendataan. 

Pemerintah menargetkan regulasi ini rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Setelah diberlakukan, setiap pelanggaran alih fungsi lahan sawah akan diwajibkan melakukan penggantian sesuai ketentuan.

Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan lahan sawah dilindungi di delapan provinsi dengan total luas mencapai 3.836.944 hektare. Selain itu, sebanyak 12 provinsi tambahan dengan luas 2.739.640,69 hektare telah rampung secara teknis dan tinggal menunggu penetapan dari kementerian terkait.

Pemerintah juga menargetkan penetapan lahan sawah dilindungi di 17 provinsi tersisa dapat diselesaikan pada kuartal II 2026, dengan tambahan luas sekitar 744 ribu hektare.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata bersifat sanksi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan luas lahan sawah nasional.

“Ini kita akan buat regulasinya. Tetapi yang terpenting sawah (yang beralih fungsi) ini akan ada penggantinya,” tandasnya.

Amran optimistis kebijakan tersebut dapat mendorong peningkatan luas sawah secara signifikan. “Syukur-syukur dua kali, tiga kali berarti kita bisa dapat 1 juta sampai 2 juta hektare. Kalau ini jadi kenyataan, ini sangat membantu negara,” kata Amran.