Vina Panduwinata Kandas Jadi Wawalkot, MK Tolak Gugatan PHPU Pilkada Kota Palangka Raya
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kota Palangka Raya 2024

JAKARTA, (ERAKINI) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kota Palangka Raya 2024






Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Persidangan ini dipimpin Ketua MK Suhartoyo beserta delapan Hakim Konstitusi lainnya.
“Mengadili, dalam pokok permohonan perkara nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
Meski dalam perkara ini, Pemohon, yakni pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Nomor Urut 1 Rojikinnor dan Vina Panduwinata, memiliki kewenangan, namun mereka mengajukan permohonan sudah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan.
Berdasarkan Undang-Undang (UUN) Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon semestinya mengajukan permohonan PHPU Kada ke MK paling lambat tiga hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Merujuk pada hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya 2024 yang diumumkan pada 3 Desember 2024, maka Pemohon semestinya mengajukan permohonan paling lambat pada 5 Desember 2024. Namun dalam hal ini, permohonan baru diajukan pada 6 Desember 2024.
“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK 3 2024, maka eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum,” ujar Suhartoyo.
Karena itulah, Majelis Hakim Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Pemohon. Perkara ini pun dipastikan tidak ditangani lebih lanjut oleh MK.
Penggelembungan Suara hingga Bansos Bagi-Bagi Sarung
Dalam permohonannya sebelum diputus, Rojinor-Vina Panduwinata mendalilkan soal dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait secara TSM di 342 tempat pemungutan suara di Kota Palangka Raya.
Rojinor-Vina Panduwinata juga mendalilkan mengenai adanya struktur pemerintahan yang turut dikerahkan, mulai dari camat, lurah, hingga RT dan RW dengan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk berkampanye.
Kemudian Pemohon juga menyinggung terkait dugaan money politic atau politik uang oleh Pihak Terkait melalui pembagian bantuan sosial oleh beberapa instansi pemerintah daerah.
Dari dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon melayangkan petitum agar Majelis Hakim Konstitusi nantinya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya tahun 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Rojinor-Vina Panduwinata dan Fairid Naparin-Achmad Zaini.
Berdasarkan keputusan KPU Kota Palangka Raya, pasangan Rojinor-Vina Panduwinata memperoleh 46.466 suara, dan pasangan Fairid Naparin-Achmad Zaini Meraup 81.472 suara.
Pasangan Rojinor-Vina Panduwinata diusung oleh PDIP dan PAN. Sedangkan Fairid Naparin-Achmad Zaini diusung dan didukung 14 parpol, yakni Golkar, PKB, Gerindra, NasDem, Demokrat, Perindo, PPP, PKS, Hanura, PSI, Partai Buruh, PBB, Partai Umat, serta Gelora.





