Beras Fortifikasi Bermasalah Ditemukan, Sarif Abdillah Desak Sistem Pengawasan Mutu Pangan Harus Menyeluruh

Kakung melanjutkan, pengawasan pangan perlu dilakukan secara preventif dan menyeluruh dan tidak hanya setelah ditemukan adanya pelanggaran. “Pengawasan harus diperkuat sejak tahap perizinan, proses produksi, hingga distribusi produk ke masyarakat,” kata dia.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah menegaskan, sistem pengawasan harus mampu mendeteksi ketidaksesuaian lebih awal.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut adanya produk beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi tetapi kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan informasi pada label kemasan.

Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap 27 merek, dengan 25 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Pemerintah menyatakan produk yang bermasalah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran dan izin edarnya akan ditindaklanjuti.

Kakung menegaskan, jika sebuah produk mencantumkan klaim kandungan gizi tertentu, maka klaim itu harus dapat dipertanggungjawabkan. "Karena masyarakat membeli produk dengan keyakinan bahwa informasi pada label sesuai dengan isi sebenarnya,” terang Kakung.

Kakung mengimbau masyarakat tidak menyamaratakan seluruh produk beras premium maupun beras fortifikasi sebagai produk bermasalah. Kakung menekankan, temuan Bapanas ditujukan pada merek-merek tertentu yang berdasarkan hasil pengujian dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

“Publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas agar tidak muncul kepanikan atau kesimpulan bahwa seluruh beras premium bermasalah. Yang harus kita kawal adalah produk yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung menegaskan, jaminan mutu dan keamanan beras perlu menjadi perhatian serius karena beras merupakan salah satu bahan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat secara luas. “Oleh karena itu, informasi mengenai kandungan produk juga harus dapat dipastikan kebenarannya,” kata dia.

Kakung melanjutkan, konsumen berhak mendapatkan produk sesuai dengan apa yang mereka bayar. “Pangan yang dikonsumsi setiap hari harus memberikan kepastian, baik dari sisi mutu, keamanan, maupun informasi kandungannya,” kata dia.