Sarif Abdillah Dorong Pemulihan Lahan Kritis Lewat Perhutanan Sosial

Menurut dia, dengan konsep ini fungsi hutan akan menjadi lebih pulih dan punya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

”Kita juga ingin acara penanganan lahan kritis jangan malah menghabiskan biaya besar, dibanding biaya pengadaan bibit pohon itu sendiri. Dengan demikian, penanganannya bisa teratasi, tidak sekadar di acaranya saja,” tegas Kakung.

Dia menilai, isu alih fungsi lahan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pangan di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi kuat untuk menjawab tantangan tersebut.

“Alih fungsi, terutama konversi hutan dan area resapan air menjadi pemukiman, industri, atau perkebunan merupakan penyebab utama lahan menjadi kritis,” kata dia. 

Hal ini, kata dia, tidak hanya berbahaya bagi manusia, melainkan juga dapat menyebabkan bencana ekologi yang lebih besar.

Satu sisi, ketahanan pangan adalah isu fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Sehingga masalah alih fungsi lahan harus benar-benar menjadi perhatian kita semua untuk dijaga agar produktivitas pangan tetap stabil,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, lahan kritis pada tahun 2022-2024 mencapai 392 ribu hektare. Saat ini, ada sebanyak 317.629 hektare lahan kritis atau mengalami penurunan sekitar 75 ribu hektare.